JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal membatasi pembelian gas elpiji tiga kilogram khusus untuk keluarga miskin.
Pembatasan tersebut menyusul kebijakan subsidi tepat sasaran untuk pembelian BBM Solar dan Pertalite yang tengah diuji coba.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan, pembatasan tersebut juga dilakukan karena konsumsi yang terus meningkat. Padahal, gas elpiji melon itu dibuat khusus untuk warga miskin karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.
“Jumlahnya (konsumsi) tiap tahun naik terus, semetara volume tabung tinggi (5,5 kg dan 12 kg) turun terus, tabung tiga kilogram naik terus, padahal harusnya tingkat kesejahteraan naik dulu,” kata Arifin di Jakarta.
Ihwal teknis pembatasan Arifin belum dapat menjelaskan lebih detail. Namun, berkaca kepada penggunaan aplikasi MyPertamina dalam uji coba pembatasan BBM Solar dan Pertalite ia menilai bisa menjadi opsi untuk diterapkan pada gas elpiji tiga kilogram.
Opsi lain, penggunaan KTP untuk membeli juga bisa dilakukan. Seperti halnya yang diterapkan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani.
Hanya saja, Arifin kembali menekankan urusan data penerima yang harus valid. Hal itu agar diketahui dengan benar konsumen yang membutuhkan sehingga subsidi yang dialokasikan pemerintah dapat tepat sasaran.
“Makanya pendataan itu yang mesti. Intinya akan dilakukan pengaturan supaya yang berhak dapat haknya. Itu saja. Sesuai prinsip keadilan,” kata Arifin.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengaku target pencocokan data penerima subsidi gas elpiji tabung tiga kilogram dapat rampung tahun ini. Lewat data tersebut, nantinya elpiji melon hanya dikhususkan bagi warga miskin yang berhak menerima subsidi mulai tahun 2024.
Menurut Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, data penerima akan menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kemenko PMK. Pertamina akan melakukan pencocokan antara data pembeli dengan basis data P3KE tersebut.
“Kita masih dalam proses pencocokan data secara bertahap, harapannya proses ini bisa selesai tahun ini,” kata Irto.
Namun, Irto belum dapat menjelaskan detail berapa jumlah penerima yang berhak mendapatkan elpiji bersubsidi tersebut. Hingga kini, pendataan masih dilakukan di setiap daerah.
Sementara proses pencocokan data berjalan, konsumen yang belum masuk dalam data P3KE tetap akan dimasukkan ke dalam sistem pendataan internal. “Dan, kami laporkan semua data ini ke pemerintah, yang bersangkutan pun saat ini masih tetap bisa membeli elpiji seperti biasa,” kata Irto.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan data P3KE bisa diandalkan untuk mewujudkan subsidi tepat sasaran. Pasalnya, data tersebut telah diperbarui dan telah digunakan untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah. rep/mb06
