MATARAM – Daya literasi yang baik dianggap sangat penting guna meningkatkan kualitas individu, masyarakat, dan keluarga. Karenanya, hal ini menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai wujud perhatian tersebut, melalui panitia khusus (pansus) III, Wakil Rakyat Rumah Banjar terus menggodok peraturan daerah tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi, sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang ada di banua.
Untuk keseriusan dalam membuat payung hukum ini, Pansus III DPRD Kalsel bertandang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, untuk memperdalam serta memperkaya materi yang ada, Jumat (5/5) pagi.
Rombongan Pansus III DPRD Kalsel dalam kunjungan kerja ini disambut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB H Mahdi SH MH.
Ketua Pansus III DPRD Kalsel Firman Yusi SP menjelaskan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sengaja dipilih sebagai tempat tujuan kaji tiru, dikarenakan sudah memiliki payung hukum serupa berupa Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
Ia ingin mendapat masukan dan gambaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB terkait proses awal pembentukan, kiat-kiat kerangka pikir, hingga implementasinya saat ini.
“Selain itu, kita ingin tahu dan mempelajari inovasi-inovasi yang bapak dan ibu lakukan. Karena juga dengan adanya perda ini nanti diharapkan mendorong inovasi-inovasi kita memperkuat keperpustakaan dan pembudayaan literasi,” ujarnya.
Dari pertemuan ini, melalui wawancara seusai rapat, Firman Yusi mengaku mendapatkan banyak masukan, yakni salah satunya bagaimana nantinya perda ini menjiwai semangat transformasi perpustakaan menjadi berbasis inklusi sosial.
Inklusi sosial yang dimaksud ialah mengedepankan upaya mengangkat martabat masyarakat, dan kemandirian individu sebagai tujuan utama, yakni dalam hal ini melalui peningkatan daya literasi dan dapat membangun kualitas diri hingga suatu bangsa.
Menurutnya, kendala saat ini ialah buku tidak dapat diakses hingga ke level-level keluarga. Hal tersebut, merupakan tantangan yang harus dijawab bersama.
“Dengan adanya perda ini nantinya, diharapkan dapat mendorong kontribusi semua pihak untuk pembudayaan literasi dan minat baca. Sehingga nantinya lahirlah generasi-generasi yang lebih berkualitas,” katanya.
Menurut kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB Mahdi, hal ini merupakan bentuk serta wujud perhatian nyata dari para wakil rakyat kepada dunia literasi, khususnya perpustakaan.
Ia berharap ada beberapa informasi yang berguna darinya kepada pansus III melalui pertemuan ini untuk membentuk perda.
“Dengan adanya diskusi-diskusi semacam ini, semoga ada hal yang didapat untuk memperkaya isi dari perda yang tengah digodok. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan literasi ini sudah sangat luar biasa, terutama penggunaan media sosial. Sehingga, perda ini harus mampu membaca tren perkembangan 10 atau 20 tahun yang akan datang,” pungkasnya. rds
