BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menyiapkan rumah layak huni bersubsidi bagi pegawai, yakni aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN pada 2023.
Artikel Lainnya
Pemprov Kalsel menggandeng mitra, seperti Bank Kalsel dan Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) setempat untuk mewujudkan rumah layak huni bagi pegawai.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel Mursyidah Aminy di Banjarbaru, Rabu, kerja sama dengan Bank Kalsel dan DPD REI Kalsel tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepahaman atau “Memorandum of Understanding” (MoU).
“Ini bukti bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dengan menyediakan perumahan subsidi,” ujarnya.
Dikatakan Aminy, upaya ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
“Ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya agar dapat memiliki rumah yang layak huni dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut dia, kerja sama untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi ASN dan non ASN ini juga dilakukan Pemprov Kalsel dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
“Jadi kerja sama dengan Bank Kalsel dan DPD REI Kalsel ini tindak lanjut dari MoU sebelumnya dengan BP Tapera,” terangnya.
Sesuai arahan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, ungkap Aminy, kerja sama dijalin untuk pengembangan perumahan murah pada 2023.
“Agar terjangkau bagi ASN kita, termasuk juga non ASN yang bekerja di Pemprov Kalsel,” ucapnya.
Sebagai ekspos sebelumnya, langkah awal yang direncanakan pembangunan rumah layak huni bagi ASN dan non ASN Pemprov Kalsel tersebut di lahan seluas delapan hektare yang bisa dibangun kurang lebih 400 rumah.
“Kita tentunya berharap kerjasama ini tercipta solusi yang tepat, mampu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, karena pembangunan perumahan yang efektif dan terukur tidak hanya memberi manfaat bagi ASN dan non ASN,” ucap Aminy. ant
