BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi kalimantan Selatan menyetujui empat rekomendasi panitia khusus (pansus) pembahasan Laporan Keterarangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir tahun 2022.
Persetujuan empat rekomendasi tersebut disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dengan dihadiri sebanyak 29 orang anggotadewan setempat.
Dalam penyampaiannya sebanyak 43 rekomendasi, Pansus I yang dibacakan oleh Ketuanya Dra Hj Rahmah Norlias diantaranya penguatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Interna lPemerintah (SPIP),termasuk peningkatan dan penambahan SDM Auditor pada Inspektora tProvins iKalsel.
Mewajibkan setiap perangkat daerah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal (SPI),setiap perangkat daerah harus memiliki SDM terlatih untuk merancang anggaran yang memenuhi unsur 3E.Perlu penekanan kepada setiap perangkat daerah untuk rutin mengisi SIMPEG agar dapat mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“ Perlunya peningkatan kompetensi pejabat fungsional dan meneruskan programpenghargaan bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun,” ujar Rahmah Norlias di sela membacakan rekomendasi pansus pada rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (3/5) sore.
Sementara, perwakilan Pansus II yakni Muhammad Yani Helmi mengatakan Pada Tahun 2022 struktur ekonomi Kalsel masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada sumber daya alam (SDA) yang bersifat ekstraktif.
Struktur PDRB Provinsi Kalsel tahun 2022 masih didominasi Sektor Pertambangan dan Penggalian. Ketergantungan pada sektor ini berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, cenderung berdampak pada degradasi lingkungan dan menyebabkan bencana ekologis.
Berdasarkan hal tersebut Pansus II mendorong Pemerintah Provinsi secara serius hadir untuk meakukan tindakan-tindakan kongkret-kolaboratif dalam rangka percepatan transformasi struktur ekonomi di Kalsel dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata maupun industri pengolahan agar perekonomian di Kalsel tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan seperti batu bara yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan terbatas.
Perwakilan Pansus III yakni Isra Ismail mengatakan mengingat pentingnya permasalahan pengendalian dan penanggulangan banjir di Kalsel, terhadap program penanggulangan anak akibat bencana khususnya bencana banjir perlu ditingkatkan lagi dengan berkoordinasi antar leading sektor di provinsi dankabupaten/kota.
Sedangkan perwakilan Pansus IV yakni Asbullah mengatakan Bidang Pendidikan DPRD Kalsel merekomensikan berbagai kebijakan dan kegiatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari lama sekolah yang diharapkan adalah dari perspektif siswa,sisi guru, dan infrastruktur.
Dari perspektif siswa maka ini berkaitandengan biaya sekolah dibebaskan, beasiswa dan bantuan pendidikan ditingkatkan (KIP, BOS, Beasiswa Basnaz dan lain-lain, pendidikan kesetaraan termasuk siswa penyandang difabeldan sosialisasi.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengharapkan hasil rekomendasi dewan tadi agar bisa dijalankan oleh SKPD dilingkungan Pemprov Kalsel.
Tapi kolaborasi legislatif dan eksekutif harus ditingkat terutama hajat orang banyak.” 55 anggota dewan sudah searah dan sejalan untuk pembangunan di Kalsel,” ujar H Supian HK.rds
