Rakyat secara definitif merujuk pada setiap orang yang secara administratif memiliki keabsahan sebagai warga dari suatu negara.Mengawali tulisan ini penulis memaparkan sebuah realitas yang menunjukkan ketidakadilan.Sadar atau tidak kita telah terjebak dalam sebuah siklus yang terus berulang dan membuat nasib kita stagnan meski selalu terjebak dalam sebuah harapan.Dalam analisis ekonomi klasik,dijelaskan bahwa seorang petani sayur menjual hasil tani ke tengkulak Rp.2000/kg, tengkulak menjual ke distributor Rp. 3500, Distributor ke Supermarket/swalayan Rp.5000, dan Minimarket/swalayan ke konsumen Rp. 7000 .Jika kita telisik dan analisis lebih dalam,upah yang diterima oleh petani atas balas jasa peluh keringat selama berhari-hari hingga berbulan-bulan hanyalah Rp.2000/kg.
Menurut akal yang rasional,seberapa adil kah pendapatan Rp.2000/kg dari petani ini?
Bagaimana dengan biaya pembenihan/pembibitan,pemupukan,hingga biaya panen?
Coba kita kira dengan saksama,katakanlah pendapatan bersih dari harga jual Rp.2000/kg ,umpama petani memperoleh senilai Rp.500/kg.Tengkulak tanpa mengeluarkan setetes keringat memperoleh margin Rp. 1500/kg.Sama halnya dengan tengkulak, distributor juga mendapatkan margin yang sama yakni Rp.1500/kg.Kemudian supermarket/swalayan memperoleh margin Rp.2000/kg.Kita sebagai konsumen yang menikmati hasil jerih payah dan keringat petani dengan penuh rasa lezat,pernahkah terpikirkan tentang ketidakadilan ini?. Pemilik supermarket/swalayan yang merupakan pengusaha besar tanpa berperas keringat ditengah terik dan hujan malah memperoleh penghasilan empat kali dari petani.
Pendekatan ekonomi menunjukkan bagaimana ketidakadilan dengan ketimpangan pendapatan antar pelaku ekonomi.Namun hal itu tidak akan penulis bahas begitu dalam. Sejatinya kondisi seperti merupakan sebuah siklus yang terus berulang layaknya sebuah lingkaran setan kemiskinan yang dikendalikan oleh para kapitalis yang menari dibalik sistem demokrasi.Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana ketidakadilan ini berlindung dibalik demokrasi.Kilas balik perjalanan sistem kenegaraan Republik Indonesia, telas terjadi gonta-ganti meski kita selalu menyebutnya demokrasi.Mulai dari era demokrasi liberal,demokrasi terpimpin,demokrasi pancasila hingga pada akhir nya mengantarkan kita pada sistem demokrasi yang telah di reformasi.Perjalanan panjang ini merupakan sebuah catatan sejarah kegagapan bangsa ini mencari cara bernegara yang tepat.
Demokrasi idealnya bermuara pada kesejahteraan rakyat yang hulunya juga berawal dari kehendak rakyat.Dalam demokrasi terdapat sebuah majelis perwakilan yang merepresentasikan kehendak rakyat yang ia wakili.Dalam sistem inilah lahir berbagai intrumen infrastruktur maupaun suprastruktur politik .Infrastruktur politik berupa mesin yang menggerakkan sistem.Suprastruktul politik berupa partai politik,ormas,lembaga pers dan kelompok penekan. Sedangkan Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga negara yang sengaja dibentuk sebagai medium mencapai kehendak rakyat tersebut.berupa mesin yang menggerakkan sistem.Suprastruktul politik berupa partai politik,ormas,lembaga pers.
Sistem demokrasi yang berjalan pada tataran ideal akan mengantarkan pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat,namun sayang dalam demokrasi yang tidak fair hanyalah lumbung padi bagi para kapitalis yang juga sering disebut oligarki.Para oligarkilah yang mengatur demokrasi dari belakang sehingga bisa kita sebut shadow demokrasi.Siklus ekonomi yang telah dipaparkan diatas akan selalu dipertahankan oleh oligarki yang pada akhirnya rakyat kecil akan tetap miskin hingga terus berulang-ulang.Kemiskinan yang berulang ini kita sebut sebagai jebakan lingkaran setan kemiskinan.
Para politisi yang merupakan anjing para oligarki akan senantiasa muncul ke hadapan rakyat seolah-olah menjadi juru selamat.Datang dengan berbagai janji peningkatan mutu kesejahteraan petani,pemberian subsidi dan berbagai janji jaminan sosial lainnya.Padahal mereka tak lain hanyalah petugas oligarki.Pada akhirnya para pejabat publik hanya akan berlayar diatas keringat rakyat.Ada banyak persoalan dimana ketidakadilan yang pada akhirnya hanya akan menindas rakyat kecil.Berbagai konflik agrarian yang tak kunjung usai antara rakyat kecil dengan korporasi yang selalu mendominasi penguasaan lahan. Selama empat dekade, rasio gini kepemilikan lahan berfluktuasi pada rentang nilai 0,50-0,72. Nilai tersebut berada dalam kategori ketimpangan sedang (0,4d”Gd”0,5) dan tinggi(G<0,5).Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan lahan pada 2013 mencapai 0,68. Artinya hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68% sumber daya lahan. Hal ini membuat pelaksanaan reformasi agraria semakin mendesak untuk menekan ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan.
Dalam menyikapi masalah agraria,pemerintah mengambil langkah reforma agraria lewat program bagi-bagi sertifikat gratis.Program ini memberikan kemudahan dalam memperoleh izin kepemilikan lahan bagi rakyat kecil atau para petani.Dengan adanya sertifikat ini pemerintah juga berharap para petani juga memperoleh kemudahan kredit dari lembaga keuangan yang resmi sehingga terlepas dari rentenir.Dalam kajian ekonomi pembangunan,pertambahan modal dan investasi merupakan syarat pokok terjandinya pertumbuhan ekonomi.Namun juga analisa lebih tajam lagi,benarkah kesejahteraan para petani meningkat signifikan?
Reforma agraria sejatinya berupaya menghapus ketidakadilan dari penguasaan lahan.Sebelum negara ini ada,rakyat telah lebih dulu menggarap alam dan bertani.Bayangkan 1 orang menguasai hingga 68 % lahan di Indonesia.Lantas bagaimana jika kita membandingan dengan 281 juta lebih penduduk Indonesia.Pada kenyataannya,setelah memperoleh sertifikat lahan,para petani justru malam bertambah beban pajak PBB sementara mereka belum mendapatkan peningkatan pendapatan yang signifikan.Dan kalaupun hasil panen mereka peningkat yang maka secara otomatis pendapatan para kapitalis juga akan meningkat.Perubahan harga berapapun nanti para pemilik supermarket/swalayan tetap mendapatkan margin yang lebih besar dari pada petani.Kenyataan inilah yang pada akhirnya harus diterima oleh para petani.Sedangkan para pejabat publik yang sudah diatur oleh para oligarki lewat shadow demokrasi kembali hadir ditengah masyarakat dengan narasi yang sama sebelumnya.Para pejabat publik muncul sebagai penghibur ditengah masyarakat.Seolah memberi harapan,membawa senyuman pada rakyat.Membangun framing susah senang bersama rakyat,membersamai penderitaan rakyat.Jika petani sejahtera ,maka para politisi nantinya kita akan punya ruang dihati rakyat,makanya siklus ini akan terus dijaga dan dipertahankan.
Keadilan ini hanya akan terwujud jika sistem politik dan para politisi kembali berpedoman pada amanat kostitusi UUD 1945 dan pancasila sila ke lima.Segala sumber daya alam harus dikuasai secara kolektif oleh rakyat secara adil.Negara berkewajiban membantu para petani dalam memperoleh kemudahan faktor-faktor produksi bagi para petani.Subsidi perlu ditingkatkan.Akan tetapi yang paling krusial yang perlu diperbaiki adalah secara ekonomi kelembagaan.Angka korupsi masih tinggi,pajak yang dibayarkan oleh rakyat masih belum bisa dikatakan bersih.Rakyat kecil yang mencari rezeki lewat hujan panas dan mereka pun ikut bayar pajak namun para pengusaha besar masih saja memperoleh kemudahan pajak lewat tax amnesty.Meski sudah memperoleh keringanan pajakpun masih banyak yang terlibat pencucian uang bermain dengan para petugas pajak.Secara kelembagaan perlu ketegasan dalam menyikapi hal ini.Seterusnya berkaitan persoalan penguasaan lahan dan pertanahan perlu lembaga yang bersifat adil dalam menyelesaikan berbagai sengkarut konflik agraria.
Setelah itu maka perlu perubahan mendasar kepada sistem ekonomi pancasila yang mana mendukung penguasaan sumber daya alam kolektif bagi rakyat.Sistem demokrasi hendaknya berjalan secara fair sehingga tidak ada lagi shadow demokrasi yang dikendalikan lewat belakang.Jika sistem demokrasi bekerja dengan baik maka parlemen mampu membuat undang-undang yang tegas yang mampus menghapus sistem yang selama ini mengungkung kita pada siklus lingkaran setan kemiskinan.Para politisi benar-benar representasi dari rakyat yang bebas dari tekanan manapun.Partai politik lahir sebagai mesin ide yang mentransformasikan keresahan rakyat menjadi sebuah kebijaka yang terbaik lewat proses politik oleh wakilnya diparlemen.Perlu keberanian bagi aktor-aktor politik yang akan bertarung pada Pemilu 2024 mendatang untuk membawa bangsa ini keluar dari lingkaran setan kemiskinan ini.
