BANDUNG – Untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta mencari masukan-masukan dalam menyusun Rekomendasi LKPj DPRD, panitia khusus (Pansus) III bidang pembangunan dan infrastruktur bersama stakeholder bertandang ke DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (28/4) pagi.
Selaku pimpinan rombongan H Gusti Abidinsyah mengatakan, tujuan kunjungan pansus III agar dapat menggali informasi dan saran-saran serta masukan yang sangat luar biasa, berkaitan dengan LKPj Kepala Daerah TA 2022.
“Kami di sini melihat ada beberapa poin penting yang dapat diambil, pertama ditekankannya masalah koordinasi yang harus selalu ada integritas, sehingga terintegrasi antara kabupaten/kota serta provinsi,” ujarnya.
Kemudian yang kedua, lanjut dia, adanya sinergitas kabupaten/kota bersama pemerintah Provinsi Jabar dalam hal membangun sebuah daerah yang sangat luar biasa penduduknya.
“Ternyata ada aturan-aturan main yang luar biasa lagi yang dipakai Gubenur Ridwan Kamil bersama DPRD Provinsi Jabar, yaitu berusaha memberikan bantuan keuangan kepada seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Terkait dengan teknis pembahasan keterangan pertanggungjawaban gubernur di DPRD, pembahasan diawali di tingkat komisi-komisi, dan dilanjutkan pembahasan di tingkat Pansus.
Secara umum, Pansus LKPj DPRD Jabar cukup berbeda karena hanya terdapat satu pansus terkait LKPj, sedangkan DPRD Kalsel dibagi menjadi per bidang (komisi-komisi).
Abidinsyah berharap, dengan adanya pertemuan bersama pansus LKPj Jabar ini, ke depannya stakeholder terkait bisa mengkaji lagi untuk menjadi rujukan atau acuan bagi pemerintah daerah kalsel nantinya.
“Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini, bisa kita coba terapkan di Provinsi Kalimantan Selatan agar LKPj ini bisa lebih sempurna, lebih baik, dan bisa dipertanggungjawabkan.” harapnya.
Ketua Pansus LKPj Jawa Barat H Jajang Rohana mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih membahas LKPj gubernur yang sudah memberikan nota laporan pertanggungjawabannya.
“Kita juga punya fungsi kontrol dalam LKPj ini, sejauh mana semua program yang sudah direncanakan dan dianggarkan itu berjalan baik atau tidak. Kita memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk hal-hal yang belum tercapai atau kurang bagus, agar bisa diperbaiki di tahun berikutnya,” jelasnya.
Turut serta dalam kunjungan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Prov. Kalsel Dinas Perhubungan (Dishub)dan Dinas permukiman. rds
