BANJARMASIN – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin tahun 2023 hanya sebesar Rp 2,6 miliar. Dana tersebut lebih kecil dari tahun 2022 dimana Banjarmasin mendapatkan DAK hingga Rp 9 miliar untuk rehab fisik dan peningkatan kualitas pendidikan.
Menurut Kepala Disdik Kota Banjarmasin, Nuryadi, menurun drastisnya bantuan DAK pendidikan dikarenakan beberapa penilaian yang ketat oleh Kementrian Pendidikan. “Alasan pemerintah pusat lantaran sekolah-sekolah di Banjarmasin rata-rata berada di akreditasi A atau masuk dalam kategori sekolah unggulan sehingga usulan sekolah banyak ditolak,” ujarnya, usai RDP dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (13/4).
Artikel Lainnya
Selain itu, persyaratan DAK lainnya yakni Disdik atau sekolah yang mengusulkan harus menyertai rekomendasi dari PUPR sekaligus meninjau kerusakan sekolah lapangan ke sekolah.
“Kami sudah penuhi semua syaratnya namun pemerintah pusat berdalih bahwa tahun 2023 ini harus selektif mengeluarkan dana dikarenakan banyaknya pengeluaran anggaran seperti diantaranya persiapan jelang pemilu sehingga DAK diberikan hanya untuk yang urgent saja,” jelas Nuryadi.
Ia mengatakan, dengan anggaran DAK seitu tentunya digunakan untuk memperbaiki sekolah yang memiliki tingkat kerusakan terparah. Rencananya DAK tersebut untuk memperbaiki fisik SDN Teluk Tiram 8 dan SDN Basirih 3 serta SMP 26,” jelasnya.
Sedangkan, menutupi sisa usulan kerusakan fisik sekolah lainnya, Disdik mengandalkan dana APBD Kota Banjarmasin sebesar Rp 55 miliar. “Diharapkan cukup untuk ratusan sekolah, dan kami akan lakukan bertahap sesuai dengan tingkat kerusakannya,” katanya.
Berdasarkan data Disdik Banjarmasin tercatat ribuan ruang belajar (rumbel) sekolah dasar yang menunggu giliran direhab yakni sekitar 1258 SD dan 516 SMP baik dari tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat.
Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Mathari menyayangkan minimnya Dinas Pendidikan mendapatkan DAK mengingat masih atusan bahkan ribuan sekolah yang rusak dan harus diperbaiki.
“Sebenarnya bukan masalah sekolah tersebut akreditas A namun kita perlukan adalah bangunan fisik sekolah yang layak dan nyaman untuk belajar,” ujarnya.
Soal akreditas ini, lanjutnya seperti menjadi penghalang mendapatkan bantuan DAK pusat. Padahal sebenarnya di lapangan, sekolah tersebut mengalami rusak dan rawan keamanan.
“Jangan sampai anak-anak kita numpang belajar ke rumah warga oleh karena sekolahnya tak diperbaiki, makanya kami akan mendampingi dan mengawal lagi dalam pengusulan anggaran DAK pendidikan,” ujarnya.
Mathari juga mengatakan Disdik jangan terlalu mengejar akreditasi karena sistem pendidikan kota ini sudah memberlakukan sistem zonasi.
“Masyarakat tidak terpaku lagi dengan akreditasi sebab sistem zonasi yang diterapkan membuat masyarakat mau mau tak mau memilih sekolah yang dekat dengan tempat. Dengan demikian yang kita kejar adalah perbaikan fisik sekolah saja lagi,” kata Mathari. via
