JAKARTA – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atau Paman Birin menghadiri kegiatan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta pada Rabu (29/3) siang.
Kegiatan koordinasi ini dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Kepala BPOM Penny K Lukito, Anggota BPK RI, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI serta sejumlah Gubernur dari Kalimantan, Sulawesi, Bali/NTT/NTB dan Maluku serta Papua.
Kegiatan koordinasi ini digelar bertujuan untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI BPK RI.
Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang menyampaikan, kegiatan koordinasi ini untuk penyamaan persepsi dan pemahanan
pemeriksaan BPK berkontribusi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang dikelola secara tertib, transparan dan taat pada peraturan perundang-undangan.
Pius juga menyebut, opini dalam 3 tahun terakhir disebutkan pada 2021 ada 223 LKPD meraih WTP, 2022 (222 LKPD) dan 2023 sebanyak 233 LKPD.
Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2022 itu sebesar Rp 815 triliun.
Rinciannya Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 378 triliun, DAK Rp 173 triliun, lalu sebesar Rp 96 triliun (Dana Otononi Khusus, dana keistimewaan DIY, dana Insentif Daerah dan Dana Desa) serta Rp 168 triliun dana bagi hasil.
Pada kesempatan itu, Pius juga menyampaikan berbagai hal-hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Di antaranya adalah ketekoran kas daerah, permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah, kekurangan volume pekerjaan hingga permasalahan pengelolaan barang milik daerah.
Paman Birin dalam kegiatan kordinasi ini didampingi Kepala Inspektorat Achmad Fydayeen, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Syamsir Rahman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Subhan Nor Yaumil dan Staf Khusus H Achmad Maulana. adp
