BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin H Muhammad Faisal Hariyadi menyatakan, pemerintah kota harus memberi contoh menyediakan pokok baca di lingkungan kerja.
Menurutnya, adanya pojok baca di lingkungan kerja pemerintah kota ini sebagai contoh untuk meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat.
Sebagaimana dibuatnya peraturan daerah tentang peningkatan budaya literasi Kota Banjarmasin, maka pemko harus lebih dulu memberi contoh nyata terkait itu.
“Sehingga masyarakat bisa lebih mudah meningkatkan literasi, di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka termasuk di kampung-kampung,” ujar Faisal di Banjarmasin, Senin (27/3).
Menurutnya, pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang peningkatan budaya literasi ini terus dilakukan antara legislatif dan eksekutif, termasuk juga meminta masukan dari semua lapisan masyarakat.
Salah satu poin yang sudah di bahas, kata Faisal, menekankan pemerintah kota agar setiap instansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai tingkat kecamatan dan kelurahan bisa menyediakan pojok baca.
“Jadi hadirnya Raperda ini dapat menjadi acuan nantinya bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Banjarmasin untuk melaksanakan program kerja yang lebih baik lagi ke depan,” ucapnya.
Dinyatakan Faisal, Raperda ini membahas sebanyak 41 pasal ditarget bisa secepatnya selesai menjadi Perda.
Salah satu usulan DPRD Kota Banjarmasin dalam penerapan Perda ini, yakni, terkait dengan penggunaan dana CSR turut membantu pemerintah dalam pengembangan budaya literasi.
“Bagi perusahaan yang menyalurkan dana CSR untuk membantu peningkatan budaya literasi ini diberi penghargaan apakah dengan bentuk pengurangan pajak/retribusi daerah atau lainnya,” pungkas Faisal. ant
