JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bicara blak-blakan, mengenai temuan dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Karena itu, Jokowi ingin Mahfud menghadiri undangan DPR. Ia mempersilakan Mahfud memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya.
“Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian tentang apa itu pencucian uang dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi,” kata Mahfud, usai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Jokowi, ucapnya, mengedepankan transparansi informasi. Oleh karena itu, ia ingin ada pihak pemerintah yang memberi penjelasan gamblang mengenai temuan itu.
Mahfud menyanggupi perintah tersebut. Dia berjanji akan datang ke DPR lusa.
“Saya siap datang hari Rabu (29/3) jam 2 (14.00 WIB) dan saya akan didampingi beberapa pejabat eselon satu dari para anggota-ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU,” ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud mengembuskan temuan PPATK mengenai transaksi janggal ratusan triliun di Kementerian Keuangan. Hal itu ia sampaikan usai publik ramai menyoroti harta fantastis pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
DPR pun telah mengundang Mahfud dan PPATK untuk memberi penjelasan. Mahfud menyatakan kesiapannya hadir di Senayan atau di DPR RI.
Sementara, Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menyentil Menko Polhukam Mahfud MD, yang mengumumkan laporan PPATK soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun yang melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurut Benny, Mahfud yang juga menjabat Ketua Komite Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), seharusnya langsung menyelesaikan masalah tersebut, alih-alih mengumumkannya ke publik.
“Mengapa Pak Mahfud mengumumkan itu kepada publik, ya kan? Kalau ada masalah kan dia harus selesaikan, bukan mengumumkan kepada publik,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3), seperti dikutip cnnindonesia.com.
Politikus Partai Demokrat itu juga ingin meminta ketegasan dari Mahfud soal status hukum transaksi janggal Kemenkeu. Jika itu bagian TPPU, ia heran kenapa selama ini hal itu tidak diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Benny juga mempertanyakan Mahfud apakah laporan tersebut juga telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Omongan Mahfud, tindakan Mahfud yang kena dampaknya itu adalah presiden, yang kena dampaknya itu adalah pemerintahan,” ujarnya.
Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (29/3) besok. Sri Mulyani datang dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Pencegahan TPPU di bawah Mahfud.
Rapat tersebut merupakan lanjutan dari pernyataan Mahfud yang mengungkapkan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu.
Sebelumnya, Mahfud telah menyampaikan tantangan kepada sejumlah anggota Komisi III DPR, seperti Benny K Harman, Arteria Dahlan, hingga Arsul Sani agar hadir dalam rapat tersebut.
“Saya sudah siap hadir. Saya tantang Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Arteria dan Arsul Sani. Jangan cari alasan absen,” kata Mahfud dalam cuitannya di akun Twitter resminya, @mohmahfud. web
