JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, setidaknya ada sekitar 460 orang terlibat, dalam transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu didasarkan pada 160 laporan sepanjang 2009 hingga 2023.
“Ada 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasinya,” kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (8/3), seperti dikutip cnnindonesia.com.
“Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun, tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi respons,” sambungnya.
Mahfud mengatakan, laporan kejanggalan sesekali direspons ketika sudah tercium publik, seperti kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo atau Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji yang terseret kasus suap pajak.
Mantan Ketua MK itu mensinyalir laporan yang tak direspons itu adalah buntut kesibukan di kementerian tersebut.
“Itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja, menurut saya,” imbuh dia.
Dirinya turut mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersedia mengusut laporan transaksi janggal ini, saat kementerian keuangan empat kali berganti pucuk kepemimpinan sejak 2009.
Mahfud sebelumnya menyinggung transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun sebagian besar berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai Kemenkeu. Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp 500 miliar.
“Kemarin ada 69 orang [pegawai Kemenkeu berharta tak wajar] dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang, hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira Rp 300 triliun, harus dilacak,” ucap Mahfud.
Mahfud mengaku sudah menyerahkan informasi itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
“Kemarin ada 69 orang (pegawai Kemenkeu berharta tak wajar) dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak,” katanya.
Belum ada tanggapan atau keterangan resmi dari Kemenkeu terkait pernyataan ahfud ini. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi Kemenkeu untuk meminta keterangan.
Sebelumnya Kemenkeu menemukan harta tak jelas milik 69 pegawai. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan telah memeriksa anomali harta kekayaan pegawai internal itu.
Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat mutasi rekening milik pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tembus Rp 500 miliar selama periode 2019-2023.
Kekayaan pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai tengah mendapat sorotan publik. Rafael Alun dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto telah diminta klarifikasi oleh KPK. web
