JAKARTA – Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berpeluang besar menjadi korban politik idenditas di Pilpres 2024.
“Kalau kemarin dia mungkin bukan korban di DKI, tapi di level Indonesia Anies bisa jadi korban politik identitas, karena dia minoritas,” kata Hasan dalam program The Political Show, CNN Indonesia TV, Senin (27/2) malam.
Hasan berharap, partai pengusung Anies saat ini, NasDem, Demokrat, dan PKS, tak memainkan politik identitas. Ia terutama menyinggung PKS sebagai partai dengan basis massa Islam satu-satunya dalam koalisi tersebut.
Menurutnya, politik memang didesain untuk bertengkar, terutama antara legislatif dan eksekutif. Namun, sepanjang pertengakaran tersebut masih soal ide atau gagasan, hal itu tak menjadi masalah.
Hasan khawatir jika pertengkaran itu memperdebatkan identitas. Menurutnya, identitas adalah sesuatu yang tidak bisa diubah dan melekat pada diri seseorang.
“Tapi kalau ada orang nanti tidak layak jadi pemimpin gara-gara identitas yang enggak bisa diubah, itu lukanya enggak bisa sembuh. Saya berharap yang disampaikan PKS itu tulus, bukan karena Anies berpeluang jadi politik identitas,” katanya.
Hasan mengatakan, semua pihak harus memiliki komitmen untuk tak memperdebatkan identitas pada Pemilu 2024 mendatang. Ia mengaku tak mempermasalahkan perdebatan soal politik identitas, sebab hal itu tidak bisa dikategorikan polarisasi.
“Jadi kalau kita sama-sama punya komitmen, kita bisa lebih tenang. Mahasiswa juga bertengkar soal cara, gagasan, soal pandangan. Bukan sesuatu yang untuk orang lain nggak bisa diubah,” ujarnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan politik identitas bukan suatu hal yang dilarang dalam kontestasi pemilu. Menurutnya, itu bisa saja dilakukan asal bukan dengan tujuan menjatuhkan pihak lain.
Dia mengatakan politik identitas juga tak akan pernah hilang.
“Anda orang Jawa itu identitas politik, Anda orang Islam itu identitas politik, tidak apa-apa bekerja dengan semangat itu,” kata Mahfud di Surabaya, Selasa (28/2), kepada cnnindonesia.com.
Menurutnya, politik identitas boleh digunakan dilandasi semangat persatuan. Pula untuk berbagi peran membangun Indonesia sesuai identitas masing-masing.
Berbeda halnya ketika politik identitas digunakan untuk menjatuhkan dan menjelekkan pihak lain.
“Tapi tidak boleh, politik identitas digunakan untuk membasmi orang lain,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Sementara, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf menganggap pihak yang memakai politik identitas bertujuan untuk menutupi kekurangannya.
Mereka yang memakai politik identitas, kata Gus Yahya, biasanya tidak memiliki keberanian atau gagasan yang layak diberikan kepada publik.
“Mereka menipu pemilih dengan artikulasi identitas,” kata dia. Politikus yang pakai identitas sebagai alat politiknya itu penipu,” katanya di kantor PBNU saat dikunjungi anggota Bawaslu RI, Selasa (28/2).
Gus Yahya mengatakan politik identitas bisa berdampak memustahilkan musyawarah mufakat yang menjadi tradisi.
Kondisi ini dianggapnya dapat merugikan bangsa.
“Sementara kompetisi politik ke depan itu bersifat absolut dan rasional enggak mungkin ada negosiasi dan enggak mungkin ada kompromi karena pertaruhannya institusi,” ucap Gus Yahya. web
