JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta dukungan pemerintah untuk bisa memberikan pupuk murah bagi para petani sawit. Sebab, kenaikan pupuk pada tahun lalu membuat produktivitas kelapa sawit anjlok.
Artikel Lainnya
Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung menjelaskan, kenaikan harga pupuk bisa mencapai 300 persen. Mahalnya harga pupuk memengaruhi pola tanam dan hasil panen sawit rakyat.
“Salah satu tantangan perkebunan sawit saat ini karena harga pupuknya naik 300 persen. Kenapa produksi turun? Karena memang tahun lalu banyak dari kami yang tidak melakukan pemupukan,” kata Gulat dalam kegiatan Rakornas Kelapa Sawit 2023, di Jakarta.
Gulat menjelaskan, selain pupuk, para petani sawit juga dihadapkan pada minimnya peremajaan kebun atau replanting. Hal ini karena realisasi kucuran dana replanting dari pemerintah belum tersampaikan ke masyarakat.
Salah satu tantangan perkebunan sawit saat ini karena harga pupuknya naik 300 persen.
Ia menjelaskan, alokasi dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 5,4 triliun, tetapi baru terealisasi Rp 500 miliar. Padahal, program replanting bisa meningkatkan produktivitas petani sawit.
Saat ini, produksi perkebunan rakyat hanya sekitar 800 kilogram tandan buah segar (TBS). Dengan adanya replanting, kata dia, produktivitas bisa mencapai 3,5 ton per bulan.
“Petani sawit butuh perhatian, persyaratannya dipermudah. Uang itu bukan APBN, itu uang petani yang dikumpulkan oleh BPDPKS. Jadi, kenapa kami dipersulit? Presiden Jokowi harus melihat ini suatu tantangan untuk mencapai apa yang dimaksud dia untuk peremajaan sawit itu,” kata Gulat.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengikuti rakornas sawit mengatakan, pemerintah menargetkan peremejaan kebun sawit rakyat pada tahun ini bisa mencapai 180 ribu hektare. Harapannya, setiap tahun target minimal tersebut bisa tercapai.
Syahrul menjelaskan, ada perkebunan sawit rakyat di 21 provinsi yang harus diperhatikan. Ia meminta pihak pemerintah daerah untuk bisa memprioritaskan penanaman pohon baru sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan rakyat.
“Kita harus prioritaskan dan pastikan peremajaan sawit rakyat ini berjalan dengan baik. Ini diperlukan untuk mendorong perekonomian rakyat,” ujar Syahrul.
Syahrul menjelaskan, saat ini terdapat 16,38 juta hektare luasan kebun kelapa sawit. Sebanyak 6,9 juta hektare milik rakyat. Ia berharap, dengan adanya strategi yang tepat, ke depan bisa mendorong perekonomian rakyat yang bergantung pada 6,9 juta hektare kebun sawit tersebut.
“Pemerintah mendorong perbaikan tata kelola kelapa sawit rakyat ini. Kami mendorong adanya peremajaan tanaman tua atau yang tidak produktif ini dengan peremajaan sawit,” ujar Syahrul.
Ia mencatat produksi sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per hektare setara CPO. “Kalau kita lihat potensi dengan melihat luas kebun, sebenarnya masih bisa ditingkatkan.”
Terkait perdagangan internasional, Syahrul mengatakan, realisasi ekspor sektor pertanian pada 2022 mencapai Rp 640 triliun. Sebanyak 90 persen dari komoditas ekspor tersebut adalah komoditas sawit.
Ia menilai, sawit memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga mendorong peningkatan produktivitas perkebunan sawit sehingga secara langsung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. rep/mb06
