BANJARMASIN – Lolos sebagai parpol kontestan Pemilu 2024, Partai Ummat yang didirikan tokoh Muhammadiyah, Muhammad Amien Rais pada 29 April 2021 memastikan tetap melakoni gerakan politik identitas demi merebut simpati pemilih.
Penegasan ini dilontarkan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi didampingi Ketua Majelis Syura; Amien Rais serta Ketua DPW Partai Ummat Kalsel Soegeng Soesanto, Ketua DPD Partai Ummat Kota Banjarmasin Muhammad Shadiq Thalib dan pengurus lainnya dalam konferensi pers di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Senin (20/2).
Mengusung tagline; Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan, Ridho menegaskan politik identitas yang dijalankan partainya bernapaskan Islam dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024.
“Partai Ummat adalah politik identitas. Kami akan mengusung Anies Rasyid Baswedan (mantan Gubernur DKI Jakarta) sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2024,” ucap menantu Amien Rais ini.
Menurut Ridho, tanpa moralitas agama justru politik akan kehilangan arah. Dia balik menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik.
“Kami akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” papar peraih gelar master dan doktor dari Universitas Johannes Kepler Linz dan Universitas Teknik Ceko ini.
Bagi Ridho, politik identitas justru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, karena sesungguhnya politik identitas yang diterapkan Partai Ummat adalah politik yang pancasilais.
Untuk diketahui, politik identitas secara umum dikaitkan dengan aktivitas dan gerakan sosial-politik, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk mendapat pengakuan yang lebih luas dari publik.
Bahkan, pengakuan secara terbuka Partai Ummat yang diusung parpol yang menampung eks kader Partai Amanat Nasional (PAN) serta ditengarai memanfaatkan jaringan Muhammadiyah sempat disemprit oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
Teguran dilayangkan Bawaslu RI karena Indonesia merupakan memiliki beragam agama, sehingga tidak patut meniadakan salah satunya. jjr
