Oleh: Mastika Wati. SE
Pemerintah optimistis Indonesia akan menutup 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang kuat, atau sebesar 5,3 persen.
Ironisnya, hingga September tahun lalu angka kemiskinan malah naik.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 tercatat sebesar 5,72 persen secara tahunan, melanjutkan tren positif pada kuartal sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,4 persen.
Ironisnya, BPS juga mencatatkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 200.000 orang menjadi 26,36 juta orang pada September 2022, dari Maret 2022.
persentase penduduk miskin pada September 2022 meningkat sebesar 0,3 persen poin menjadi 9,57 persen terhadap Maret 2022.
BPS menyatakan, tingkat kemiskinan perdesaan yang mencapai 12,36 persen pada September 2022 sudah kembali ke level sebelum pandemi, sementara tingkat di perkotaan yang mencapai 7,53 persen masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.(Bisnis.com.jakarta)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin 7 persen di 2024. Mengingat, angka kemiskinan ekstrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen dan penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen.
“Dari tren data sepertinya agak sulit untuk mencapai angka 7 persen, dan kemiskinan ekstrem di 2,76 persen di 2022 menjadi 0 persen di 2024. Kalau dari tren datanya sulit rasanya,” kata Margo dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Senin 30/1.(kumparanbisnis.com.)
Pemerintah RI sempat menargetkan tidak ada lagi orang miskin ekstrem tersebut pada 2024. Mungkinkah target pemerintah mengentaskan kemiskinan absolut tersebut?
Bank Dunia mengategorikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi pengeluaran penduduk di bawah US$1,9 paritas daya beli (PPP/ purchasing power parity) per hari. Dalam rupiah, nilainya setara dengan Rp11.941 pada 2021, sedikit naik dibandingkan Rp10.196 pada 2017.
Dapat dibayangkan, pengeluaran penduduk miskin ekstrem yang kurang dari Rp12.000 hanya cukup untuk membeli beras 1 kg. Uang sebesar itu bahkan tidak cukup untuk membeli seliter minyak goreng.
Menilik laporan BPS, Inflasi Desember 2022 mencapai 0,66%. Hal ini didorong oleh kenaikan beberapa barang dan jasa, antara lain makanan dan minuman serta transportasi.
Peran Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan
-iqtishad al-islami , memiliki arti ekonomi islam dalam bahasa arab.
Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia alam mengelola, mendistribusikan, dan mengonsumsi sumber daya.
Sedangkan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.
Ekonomi Islam mulai berkembang sejak abad ke-2 H.
Pada awal perkembangan ekonomi Islam yaitu saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, beliau hanya melakukan beberapa strategi untuk menegakan negara, seperti membangun masjid, menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar, lalu membuat konstitusi negara.
Rakyat Indonesia miskin bukan karena negerinya miskin SDA atau SDM yang tidak bisa mengelola SDA sendiri. Faktanya, tenaga ahli di perusahaan-perusahaan asing yang mengeksploitasi SDA dalam negeri juga banyak yang merupakan putra bangsa.
Kemiskinan struktural di Indonesia sejatinya disebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan merata bagi seluruh rakyat.
Seperti pada 2019, separuh aset nasional dikuasai hanya 1% penduduk Indonesia. (Tempo Bisnis)
Kesenjangan makin meninggi, yang kaya karena memiliki semua akses akan terus menumpuk harta. Sebaliknya, rakyat miskin yang tidak memiliki akses akan terus terjerembap ke dalam kemiskinan.
Kapitalisme memang menjadikan uang sebagai satu-satunya distribusi.
Rakyat yang tidak mampu mengakses segala macam fasilitas hidup dianggap konsekuensi dari ketakmampuan ia memiliki uang.
Padahal, kemiskinan di tanah air bukan bersifat kultural (kemiskinan akibat rendahnya kualitas individu, seperti malas), melainkan struktural, yaitu kesalahan sistem yang diterapkan.
Peran Sentral Negara
Sejatinya, pangkal distribusi yang tidak merata adalah ketiadaan peran pemerintah dalam sistem kapitalisme.
Rakyat yang cacat dan sehat dibiarkan bertarung di arena yang sama. Kondisi itu sangat tidak adil, bukan? Ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang menjadikan negara sebagai peran sentral dalam distribusi harta.
Bagi seseorang yang miskin alamiah, yaitu miskin akibat kondisi alami seseorang, seperti cacat mental, fisik, lansia, dan lainnya yang menyebabkan ia tidak mampu bekerja, sedangkan mereka tidak memiliki wali yang menafkahi, maka pada kondisi itu, negara hadir langsung mengurusi mereka.
Selain itu, negara menjamin kebutuhan primer seluruh warganya. Semua kebutuhan rakyat (sandang, pangan, dan papan, sekaligus kesehatan, pendidikan, dan peradilan) akan dijamin negara.
Keterlibatan swasta hanya pada tataran teknis, itu pun di bawah kendali pemerintah.
Dalam Islam, tidak diperbolehkan adanya perusahaan swasta yang menjadi pemasok air utama di desa-desa.
Sistem ekonomi Islam juga mengatur regulasi kepemilikan sehingga seseorang tidak bisa memiliki barang kepemilikan umum, meski mampu membelinya.
Sistem ekonomi Islam memiliki keterpaduan dengan sistem lain di bawah sistem pemerintahan Islam. Misalnya, sistem pendidikan dan kesehatan yang baik akan melahirkan individu yang sehat fisik dan mental. Ini merupakan modal utama seseorang untuk bisa bekerja dan keluar dari kemiskinan.
Dengan demikian, penyebab kemiskinan ekstrem adalah kapitalisme itu sendiri. Satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan mengganti aturan main sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam yang berpadu padan dengan sistem pemerintahan Islam.
Wallahua’lam Bishawab
