TANAH BUMBU – Bertahun-tahun warga Desa Karya Bakti, Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, belum memiliki sekolah menengah atas (SMA). Bahkan, rata-rata anak di sana hanya menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP).
Alasan lain yang dihadapi warga setempat, yakni akses jalan menuju SMA/SMK yang terlalu jauh jaraknya. Pasalnya, sekolah tersebut hanya terdapat di daerah perkotaan saja.
Kepala Desa Karya Bakti Mahdin menyebutkan, keinginan memiliki satuan pendidikan tingkat SMA tak hanya diharapkan warganya saja, melainkan beberapa desa yang berdekatan menyepakati hal demikian.
“Lima desa sangat mendukung berdirinya SMA. Mudah-mudahan usulan kami bisa direalisasikan provinsi,” ujarnya saat mengikuti kegiatan reses Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, Sabtu (11/2) siang.
Oleh karenanya, sektor pendidikan tingkat SMA menjadi sangat penting di desanya. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), juga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Karena jarak menuju lokasi SMA/SMK sangat jauh, makanya keinginan masyarakat di sini cukup rendah,” ucapnya.
Sebagai bukti keseriusan warga setempat, lahan untuk pembangunan SMA siap dihibahkan dengan luas sekitar 2,5 hektare.
“Alhamdulillah, Paman Yani (sapaan akrab Muhammad Yani Helmi) langsung merespons dengan adanya sosper ini. Jujur, pendidikan menengah atas sangat diperlukan,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menginginkan adanya jaringan internet, karena hingga saat ini desanya tak bisa mengakses. Terlebih, masih banyak tempat yang terdapat blank spot, sehingga informasi pun sangat minim mereka dapatkan.
“Kalau ada tower pengantar sinyal internet, tentu sangat membantu keperluan kami yang tak hanya bagi pemdes saja, melainkan kebutuhan sekolahnya juga,” ujarnya.
Mengetahui hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi disela menjaring aspirasi, menanggapi serius hal tersebut.
Bahkan, di hadapan warga Desa Karya Bakti, ia langsung berkomunikasi melalui telepon dengan Kepala Bappeda Ariadi Noor untuk membicarakan hal ini, supaya dapat menjadi skala program prioritas pembangunan daerah.
“Kita ketahui, Kusan Tengah ini hampir mirip dengan Kecamatan Batulicin, puluhan berdiri belum juga memiliki sekolah, tetapi akhirnya berhasil dibangun. Tentu saja Pemprov Kalsel dan Pemkab Tanbu bersama-sama naik ke pusat untuk menarik APBN,” ungkapnya.
Ia pun membeberkan, untuk merealisasikan pembangunan pada sektor dunia pendidikan, alokasi anggarannya harus terserap sebesar 20 persen.
“Namun, APBD sifatnya hanya menutupi saja, selebihnya bisa melalui APBN yang diturunkan melalui DAK. Karena di luar dari 20 persen itu, tidak bisa terlaksana,” jelansya.
Menurutnya, sesuai dengan anjuran pemerintah, pendidikan minimal 12 tahun. Sehingga, perlu adanya sinergi baik antara pusat dan daerah agar pemerataannya bisa tercapai.
“Mereka tak hanya sekolah dari TK, SD hingga SMP saja. Belum lagi berbicara di tingkat universitas. Sehingga, aspirasi ini perlu kita kawal ke Rumah Banjar sesuai kewenangannya pemerintah provinsi,” pungkasnya. rds
