BANJARMASIN – Pengendalian inflasi memerlukan langkah konkret dalam wujud rencana aksi agar pelaksanaannya lebih terencana, terukur, dan tepat sasaran. Kesimpulan itu mengemuka dari High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Calamus Ballroom Rattan Inn di Banjarmasin, Selasa (7/2).
Berbeda dari biasanya, HLM TPID kali ini mengangkat tema “Rencana Aksi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan”.
Fokus utama rapat koordinasi tingkat tinggi TPID kali ini adalah mengesahkan rencana aksi pengendalian inflasi di Kalsel. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin dalam sambutannya menegaskan inflasi telah menjadi perhatian nasional dan karenanya perlu dikendalikan guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
“Oleh karena itu, pada hari ini TPID Provinsi Kalsel bersama TPID Kabupaten dan Kota se-Kalsel menyepakati Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, supaya menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam upaya pengendalian inflasi di Kalsel,” sebut Paman Birin.
Secara khusus Paman Birin juga mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang telah menyumbangkan pemikiran dan menginisiasi seluruh rangkaian proses penyusunan rencana aksi.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Wahyu Pratomo menyampaikan rencana aksi ini sejalan dengan kebutuhan dan kesimpulan yang mengemuka dari rangkaian rapat koordinasi TPID yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Januari 2023.
“Tentunya, rencana aksi ini dilandasi dengan kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, serta menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah bergulir sejak 2022,” tutur Wahyu.
Wahyu juga menyebut sinergi TPID yang terus diperkuat mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kalsel pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15% (month-to-month), lebih rendah dibandingkan Desember 2022 maupun rata-rata historis tiga tahun terakhir.
“Dengan upaya ekstra dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kalsel pada tahun 2023 dan 2024 akan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan,” kata Wahyu.
Sebagai tanda sepakat dan kesiapan implementasi, rencana aksi tersebut kemudian ditandatangani oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Prosesi penandatanganan kesepakatan rencana aksi tersebut disaksikan secara langsung oleh Paman Birin dan Wahyu Pratomo, serta dihadiri oleh TPID di 11 kabupaten dan 2 kota di wilayah Provinsi Kalsel.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi degan Pemerintah Daerah dalam kerangka TPID dan GNPIP, guna memastikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023.rds
