
BANJARMASIN – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra H Ahmad Muzani menegaskan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) 2023 yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) ke DPR RI sebesar Rp 69 juta, terlalu berat bagi calon jemaah haji.
Pernyataan Muzani itu disampaikannya usai Konsolidasi Daerah Partai Gerindra se-Kalimantan Selatan, sekaligus memperingati HUT ke-15 Partai Gerindra di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kamis (2/2) siang.
Muzani mengatakan, pihaknya sudah minta Komisi VIII DPR RI memperjuangkan untuk menurunkan BPIH, karena biaya Rp 69 juta yang diajukan pemerintah itu masih terlalu tinggi untuk calon jemaah haji (CJH) Indonesia di tahun 2023.
Diakuinya, memang ada kenaikan komponen biaya haji di Arab Saudi, sehingga kenaikan biaya haji tidak bisa dihindari. Namun, kenaikan itu jangan terlalu tinggi.
“Kenaikan biaya haji dari Rp 35 juta ke Rp 69 juta, itu terlalu tinggi,” tegasnya.
Muzani menambahkan, kenaikan biaya haji tahun 2023 sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi, Fraksi Gerindra di DPR RI terus berjuang agar kenaikan biaya haji itu dianggap wajar dan terjangkau bagi CJH Indonesia.
Idealnya berapa kenaikan BPIH tersebut? Muzani secara diplomatis menjawab masih dihitung oleh timnya.
“Tim kami tengah menghitung berapa yang pantas untuk dinaikan,” cetusnya.
Apakah bisa dikembalikan ke angka semula Rp 35 juta? Muzani kembali menjawab diplomatis, itu juga masih dikaji dan dihitung oleh tim.
“Ini masih dihitung, kalau naik berapa kenaikannya yamg pantas dan kalau tetap Rp35 juta, berapa yang harus disubsidi,” pungkasnya. rds