RANTAU – Dikeluarkannya SK atau instruksi untuk meminta ASN atau PTT menyisihkan sebagian gajinya sesuai kemampuan untuk disetorkan ke BAZNAS Tapin, diharapkan dapat bersama-sama menangani inflasi dan stunting di kabupaten setempat.
Hal itu disampaikan Bupati Tapin HM Arifin Arpan saat memimpin rapat koordinasi bersama SOPD terkait penanganan inflasi di Bumi Ruhui Rahayu di aula bappelitbang, Senin (30/1).
Bupati mengatakan, jika pemotongan gaji ini berjalan dengan lancar, untuk eselon II akan dipotong sebesar Rp 250.000, dan PTT Rp 30.000 tiap bulannya.
“Selanjutnya, kita akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, agar seluruh karyawannya juga bersedia menyisihkan gajinya untuk BAZNAS, dan selanjutnya disalurkan lagi untuk masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Ia menjelaksan, kenapa harus melalui SK bupati, agar dana bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat dapat terukur.
“Karena penanganan stunting dan inflasi harus terus dilakukan dan berlanjut, maka setiap bulan atau minggu bantuan akan kita salurkan dengan melihat kondisi dan keadaan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Karena setiap daerah atau kabupaten, lanjut dia, harus menganggarkan anggaran untuk pengananan inflasi bagi masyarakat yang terdampak paling ekstrem.
“Karena itu, kita juga harus mendata secara terukur jumlah penduduk miskin yang terdampak inflasi di Kabupaten Tapin. Ada kenaikan atau ada penurunan harus benar-benar di data, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran,” kata bupati. her
