MARTAPURA – Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sesuai situasi dan kondisi masyarakat setempat.
BPD berperan besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Dan, pembangunan di tingkat desa sudah saatnya berbasis pada data SDGS, yang diperoleh melalui riset dan inovasi. Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh data.
Hal ini disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banjar tahun 2023 di Bukit Bintang Park dan Resort Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, Selasa (24/1) pagi.
Menurut Saidi, BPD dengan pemerintahan desa harus sejalan dalam menyukseskan visi misi kepala desa. Selain itu, juga perlu meningkatkan kinerja serta menjalankan fungsinya sebagai anggota.
“Jalin komunikasi yang baik dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga lain yang ada di desa dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang BPD,” ujarnya.
Saidi mengharapkan, pelaksanan Rakorda ini menjadi hal yang positif, sebagai momentum dalam menentukan arah kebijakan, mendukung program kerja pemerintahan desa. Berperan dalam mendukung dan menunjang visi misi Kabupaten Banjar Maju Mandiri dan Agamis (Manis).
Ketua PABPDSI Kabupaten Banjar Habib Ahmad Al Qodiry mengatakan, tujuan rakorda ini selain silaturahmi antar anggota, juga mengevaluasi intern di dalam organisasi sebagai bahan pertimbangan untuk tahun depan.
Adapun total anggota BPD saat ini berjumlah 1.399 orang, yang berasal dari 277 desa dan 20 kecamatan. “Harapan kami semua, ke depannya pemerintah daerah bisa memberikan bantuan untuk kami mobil operasional dan penunjang lainnya demi kelancaran roda organisasi,” ucapnya. ril/dio
