JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istmewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022. Upah minimum prinsi (UMP) DIY juga menjadi yang terkecil kedua di Indonesia.
BPS melaporkan persentase penduduk mskin di DIY pada September mencapai 11,49 persen. Meski demikian, jumlah ini menurun jika dibandingka persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.
Selain menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, Yyakarta juga merupakan daerah dengan besaran upah minimum provinsi (UMP) terkecil kedua setelah Pronsi Jawa Tengah.
UMP Yogyakarta pada 2023 sebesar Rp1.981.782,36. Meski begitu, angka ini naik 7,65 persen dai besaran UMP tahun sebelumnya, yakni Rp1.840.915,53.
Sementara, untuk upah minimum kabupaten (UMK) 2023 Yogyakarta naik di rentang 7,6 persen hingga 7,9 persen. Secara rinci, UMK Kota Yogyakartapada 2023 naik menjadi Rp2.324.775,50. Kenaikannya Rp170.806 atau 7,90 persen dari tahun lalu.
UMK Kabupaten Sleman naik Rp158.519 atau 7,92 persen menjadi Rp2.159.519,22. Sedangkan Bantul UMK 202 adalah sebesar Rp2.066.438,82, naik Rp149.591 atau 7,8 persen dari 2022.
Selanjutnya, UMK Kabupaen Kulon Progo naik Rp146.172 atau 7,68 persen menjadi Rp2.050.447,15. Terakhir, UMK Gunungkidul besar Rp2.049.266,00, naik Rp149.226 atau 7,85 persen dari 2022.
Sekda DI Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji mengatakan UMK 2023 merupakan penjumlahan antara upah minimum 2022 dengan inflasi provinsi sebesar 6,1 persen. Kemudian ditambah dengan perkalian pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dan a (alpha).
Ia mengklaim hasil sidang dewan pengupahan, semua kabupaten memakai angka a sebesar 0,2. Khusus untuk ota Yogyakarta disepakati 0,22.
“UMK ini diberlakukan mulai 1 Januari 2023 bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun. Yang sudah lebih dari satu tahun mestinya di masing-masing perusahaan itu sudah ada struktur pengupahan, mestinya sudah di atas UMK,” papar Aji.
Setelah DI Yogyakarta, provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai10,93 persen.
Selanjutnya, Provinsi Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,49 persen per September 2022. Julah ini meningkat dibanding Maret 2022 yang mencapai 10,38 persen.
Sementara, Provinsi Jawa Barat prentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan aret 2022 yang mencapai 8,06 persen.
Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten menapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.
Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ni naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.
Secara keseluruhan, BPS mencatat persentae penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022. Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhaap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per Septembr 2022. cnn/mb06
