Tahun 2022 telah berlalu dengan berbagai program pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Selatan. Pemerintah membuat prioritas pembangunan tahun 2022 mengusung tema “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Lingkungan”. Data statistik merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara obyektif capaian pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2022 sebesar 5,59 persen. Artinya dalam setahun dari triwulan III 2021 sampai dengan triwulan III 2022 perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,59 persen. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2022 didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh transportasi yang tumbuh 22,08 persen. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dibarengi dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. Pada bulan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan sebanyak 2,2 juta orang atau berkurang 23.145 orang dibanding dengan kondisi pada bulan Agustus 2022. Sedangkan untuk tingkat pengangguran mampu menurunkan jumlah pengangguran terbuka dari 4,95 persen pada Agustus 2021 menjadi 4,74 persen pada bulan Agustus 2022. Dampak Covid-19 terhadap penduduk usia kerja semakin jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada Agustus 2021 penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebesar 298,15 ribu orang, sedangkan pada Agustus 2022 hanya tinggal 39,66 ribu orang.
Peningkatan harga komoditas energi dan pangan yang disebabkan oleh krisis di Ukraina mendorong terjadinya inflasi energi dan pangan selama tahun 2022. Inflasi year on year pada bulan Desember 2022 sebesar 6,99 persen atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan inflasi year on year bulan Desember tahun 2021 yang nilainya sebesar 2,55 persen. Kenaikan inflasi yang terjadi salah satu penyebabnya adalah akibat dari melonjaknya harga beras. Selama setahun terakhir terjadi kenaikan harga eceran beras sebesar 8,37 persen dari rata-rata Rp. 13.150,- per kilogram pada bulan Januari 2022 menjadi rata-rata Rp. 14.250,- per kilogram pada bulan Desember 2022. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan harga kebutuhan lain, menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga secara tidak langsung bisa menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan bertambah.
Ditengah kondisi kenaikan tingkat inflasi, ada berkah tersendiri bagi para petani di pedesaaan. Sejalan dengan kenaikan harga barang kebutuhan lain, terjadi pula kenaikan harga gabah kering giling. Dalam setahun terakhir rata-rata harga gabah kering giling di tingkat petani mengalami peningkatan sebesar 62,02 persen dari Rp.5.532,-/kg pada bulan Desember 2021, menjadi Rp. 8.963,-/kg pada bulan Desember 2022. Kenaikan harga gabah ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Hal ini terlihat pula pada Nilai Tukar Petani (NTP) Bulan Desember 2022 yang nilainya sebesar 105,88. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat/daya beli petani di pedesaan. Dengan NTP diatas 100 berarti petani mengalami surplus, dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
Krisis energi yang terjadi ternyata juga membawa keberuntungan bagi perdagangan luar negeri Kalimantan Selatan. Ekspor Kalsel yang didominasi oleh batubara terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2022. Sampai dengan bulan November 2022 neraca perdagangan Kalsel sudah mencapai US$ 13.499 juta. Capaian neraca perdagangan Kalsel pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi selama ini. Namun saat ini 90 persen ekspor Kalsel masih dikuasai oleh sektor pertambangan, terutama batu bara, kemudian CPO. Beberapa sektor lainnya seperti karet, kayu dan rotan, dalam setiap tahunnya, terus mengalami penurunan, sehingga perlu upaya strategis untuk mendongkrak potensi tersebut. Pemerintah Provinsi Kalsel berupaya untuk menumbuhkan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan dan peternakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah berkeinginan untuk bisa melepaskan ketergantungan terhadap sektor pertambangan terutama tambang batu bara.
Pelonggaran pembatasan membuat sektor transportasi dan pariwisata semakin menggeliat. Hal tesebut bisa terlihat dari arus penumpang angkutan udara selama setahun yang naik sekitar 40 persen, baik datang maupun berangkat. Perkembangan pariwisata ditunjukkan oleh tingkat penghunian kamar (TPK) hotel yang semakin membaik. Terjadi peningkatan TPK sebesar 3,33 persen pada November 2022 jika dibandingkan dengan November 2021.
Secara umum, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan pada periode Maret 2016–Maret 2022, baik dari sisi jumlah maupun persentase, berfluktuasi. Pada periode September 2020 dan Maret 2021, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Dan sejak September 2021, tingkat kemiskinan membaik yang ditandai dengan penurunan baik pada persentase maupun jumlah penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 4,49 persen, menurun 0,07 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,34 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 195,70 ribu orang, menurun 2,06 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 12,41 ribu orang terhadap Maret 2021.
Hasil pembangunan juga bisa terlihat atas dampaknya terhadap pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan IPM 2022 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimensi pembentuk IPM yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah standar hidup layak, sedangkan yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah harapan lama sekolah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Selatan pada 2022 mencapai 71,84; meningkat 0,56 poin (0,79 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,28).
Mencermati angka-angka di atas dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan pembangunan berikutnya. Sehingga pemerintah diharapkan mampu membawa rakyat banua lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi dan hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata. Momentum pemulihan ekonomi pasca pandemik diharapkan juga terus berlangsung dengan tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang menjadi hambatan di masa mendatang.
