Indonesia saat ini dan yang akan datang, akan terus meningkatkan keterlibatan (involvement) dan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Di tengah membanjirnya investasi dan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan serta pelibatan masyarakat lokal dalam derap pembangunan di daerah perlu terus kita tingkatkan. Karena kebijakan pembangunan dengan mendorong keikutsertaan masyarakat lokal akan mengurangi munculnya potensi konflik komunal dan horizontal.
Instruksi dan arahan ini merupakan penerjemahan dari sila ke-3 Pancasila yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Investasi yang semakin meningkat baik di sektor manufaktur dan infrastruktur perlu mengajak masyarakat lokal berpartisipasi dalam aktivitas produktif. Sering kali baik konflik horizontal dan komunal terjadi akibat disisihkannya penduduk lokal dan hanya menjadi penonton pembangunan di daerahnya. Ketidakmerataan, exclusion dan diabaikannya penduduk lokal justru membuat proses pembangunan tidak bisa berkelanjutan (sustainable).
Gowth with Equity dan Inclusive Growth merupakan arah pembangunan Indonesia masa depan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan jauh lebih bermakna dan stabil apabila didukung aspek pemerataan. Prinsip pemerataan ini yang membutuhkan proaktif dari Kepala Daerah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan di wilayah mereka. Kepala Daerah menjadi ujung tombak ke-dua prinsip ini karena merekalah yang paling memahami kondisi dan berinteraksi langsung sehari-hari dengan masyarakat setempat. Oleh karenanya, Kepala Daerah perlu lebih proaktif lagi untuk mengawal dan menemukan titik temu antara kepentingan pengusaha dan aspirasi masyarakat lokal.
Banyak kepala Daerah yang telah berhasil mendorong keterlibatan penduduk lokal dalam pembangunan di daerahnya. Baik melalui sejumlah Peraturan Daerah yang mengharuskan investasi ke daerah menggunakan tenaga kerja serta kemitraan dengan pengusaha lokal.
Bagi masyarakat lokal yang belum memiliki kemampuan memanfaatkan hasil Ganti Rugi berupa uang, maka modalitas terbaik adalah “kepemilikan saham”. Sering kali setelah masyarakat lokal mendapatkan hasil Ganti Rugi akan dihabiskan membeli barang-barang konsumtif seperti motor, kulkas, mobil dll. Setelah uang Ganti Rugi habis, kebanyakan masyarakat lokal menjadi menganggur dan tidak mendapatkan penghasilan. Sehingga perlu intervensi Kepala Daerah untuk menyadarkan masyarakat lokal tentang bentuk-bentuk Ganti Rugi dan segala konsekuensinya.
Bilamana Ganti Rugi, setengahnya, diwujudkan dalam bentuk Kepemilikan-Saham, maka masyarakat lokal akan terus mendapatkan manfaat dari hadirnya fasilitas umum tersebut. Rasa memiliki dan ikut serta menjaga keberlangsungan dari penduduk lokal akan semakin tinggi. Sekaligus mengurangi munculnya potensi konflik sosial dan komunal atas hadirnya proyek pembangunan fasilitas umum tersebut.
Pembangunan nasional harus dapat dirasakan manfaatnya bagi sebesar-besarnya masyarakat Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan memiliki satu visi tentang pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan pembangunan yang sedang berlangsung saat ini.
Peran, koordinasi, komunikasi dan kontribusi para Kepala Daerah dan segenap aparatur penegak hukum di daerah menjadi keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin adil, makmur, sejahtera dan maju. Pemerintah Pusat akan terus meningkatkan dukungan baik alokasi pendanaan serta kebijakan bagi terwujudnya pembangunan ekonomi nasional yang semakin mantap.
