BANJARMASIN – Subsidi pemerintah Kota Banjarmasin dalam memberikan pelayanan masyarakat pada transportasi umum, khususnya Bus Rapid Transit (BRT) atau yang dikenal dengan Bus Tayo, akan dihentikan pada 2023. Penumpang yang sebelumnya gratis akan dikenakan penarikan tarif tahun ini.
“Kami coba memberlakukan penarikan tarif nanti, karena teman sebelah (bus yang dikelola Pemprov Kalsel, Red) juga sudah memberlakukan penarikan tarif,” kata Kepala Dishub Kota Banjarmasin, Slamet Begjo, Selasa (3/1).
Rencana penarikan tarif ini, lanjut dia, masih dalam kajian dan menunggu SK Walikota, sehingga pihaknya belum bisa memastikan kapan mulai diberlakukan.
Slamet menjelaskan, operasional bus Tayo tersebut cukup besar per bulannya. Anggaran operasionalnya digunakan untuk gaji sopir dan BBM bus setiap hari. “Satu bulan lumayanlah BBM-nya ditambah gaji sopir,” katanya.
Selama ini, biaya operasional bus Tayo dibebankan kepada APBD Kota Banjarmasin sejak 2020. Sebanyak 12 unit armada baru melayani tiga koridor di sekitar Kota Banjarmasin. “Jadi empat armada untuk satu koridor,” katanya.
Menurut Slamet, idealnya layanan umum transportasi ini berjumlah 13 koridor, sehingga masih kurang 10 koridor.
Tentunya jika ingin meratakan pelayanan transporasi harus ada penambahan unit armada dan koridor. “Rencananya tahun ini ditambah lagi lima unit armada untuk dua koridor,” katanya.
Tambahan Bus Tayo yang diluncurkan Pemko Banjarmasin pada tahun 2020 tersebut untuk mendukung konsep smart city atau kota pintar.
Ke-12 armada yang melayani tiga rute itu meliputi; pertama rute Pal 6-Pasar Antasari, yaitu Jalan Pramuka, Jalan Veteran, Jalan Gatot Subroto, Jalan A yani dan Jalan Pangeran Antasari.
Kedua, rute Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pangeran Samudera, Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Jenderal Sudirman atau Tugu Nol Kilometer, Jalan Keramaian, Jalan Tarakan, Jalan S Parman, hingga Jalan Hasan Basry Kayu Tangi, kampus Universitas Lambung Mangkurat.
Yang ketiga adalah rute dari terminal Antasari menuju Mantuil di Banjarmasin Selatan. via
