BANJARMASIN – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan terus mengawasi kasus dugaan korupsi dalam perjalanan dinas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar.
Pasalnya, dirasa kasus perjalanan dinas di DPRD Banjar sudah cukup lama dalam perkara yang kini ditangani jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Sisi lain tuntut penyidik Kejari, untuk transparan dalam penanagannya dan berharap bisa tuntas dengan adanya tersangka jika ini semua memang terbukti adanya dugaan dimaksud.
Massa saat itu dihadapi langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjar, Muhammad Bardan SH MH dan jajarannya. Diketahui, setelah terkuak perjalanan dinas dewan jilid 1, dan kembali mencuat kasus sama pada perjalanan dinas jilid 2.
“Kita pasti akan turut melakukan pengawasan dalam kasus dugaan korupsi ini. Untuk itu kita menuntut jajaran Kejari transparan terkait proses penanganan perkara,” ujar Ketua KAKI Kalsel Husaini usai aksinya di depan Kejari Kabupaten Banjar, Selasa (27/12).
Pada bagian lain massa berharap dalam perkara ini tuntas, jangan sampai nasibnya menjadi tidak jelas sebagaiman perkara perjalanan dinas jilid I pada periode Angota DPRD Kabupaten Banjar 2015-2019.
“Dalam perkara jilid 2 ini segera tuntaskan jangan sama nasibnya seperti kasus sebelumnya. Kita akan memantau proses penanganan perkara dan semua kita percayakan dan yakni pada penyidik Kejari segera tetapkan tersangkanya,” ujar Husaini,
Kemudian massa juga meminta kepada pihak Kejari Banjar melaksanakan ekspose terbuka jika nanti kerja audit investigasi BPKP sudah selesai dilaksanakan.rds
