JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai perbankan belum adil dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk njadi pemain ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMK Perseorangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis
Bahlil menuturkan, total kredit yang cair di seluruh masyarakat sebesar Rp6.000 triliun. Dari total Rp6.000 trilun, sebanyak Rp300 triliun kredit di bawa ke luar negeri, sementara sisanya berada di dalam negeri.
“Saya belum tahu data 2022 terakhir. Tapi data 2021, kredit untuk UMKM tidak lebih dari 18 persen. Kurang lebih sekitar Rp1.127 triliun. Inilah yang menurut Kementerian Investasi dan Kementerian UKM, perbankan belum adil dalam mendoro UMKM dalam menjadi pemain nasional kita,” ujar Bahlil, Kamis.
Mantan Ketua Hipmi itu mengatakan, pemerintah pada tahun ini telah memberikan subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar 6 persen dan kredit tanpa agunan.
Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Bahkan, dia mewanti-wanti sejumlah bank agar tidak meminta jaminan bagi UMKM yng mengajukan kredit sebesar Rp25 juta.
“BRI hati-hati, jangan sampai minta kredit Rp25 juta pakai jaminan, karena pemerintah sudah menjamin itu. Minimal 25 juta kredit tanpa agunan,” pungkasnya.
Asal tahu saja, kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional sangat luar biasa. Berdasarkan data Kementerian Investasi, UMKMberkontribusi sebesar 14,4 persen terhadap ekspor nasional, 97 persen menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 60,3 persen. bisn/mb06
