JAKARTA – Partai Ummat diberi waktu selama 9 hari, yaitu mulai 21 sampai 30 Desember 2022, untuk memenuhi sejumlah syarat sebagai calon peserta Pemilu 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Umat diberikan kesempatan untuk mengikuti verifikasi ulang. KPU diperintahkan kembali menggelar rapat pleno penetapan partai peserta pemilu dan pengundian nomor urut pada 30 Desember 2022.
“Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana tertuang dalam keputusan ini,” ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Totok Hariyono saat membacakan kesepakatan di kantor Bawaslu, Selasa (20/12), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Partai besutan politikus senior Amien Rais itu diminta memenuhi jumlah keanggotaan minimal di 15 kabupaten kota. Masing-masing lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 10 kabupaten kota di Sulawesi Utara.
Jumlah keanggotaan partai di minimal 15 kabupaten/kota harus dipenuhi selama proses verifikasi administrasi dan faktual ulang.
Proses dimulai 21 Desember sejak amar putusan dibacakan Bawaslu. Partai Ummat diberi tenggat hingga 30 Desember untuk memenuhi syarat tersebut.
Partai Ummat harus mengikuti sejumlah proses lagi, mulai dari penyampaian dokumen ulang, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, rekapitulasi, hingga penetapan.
Nantinya, KPU akan melakukan proses rekapitulasi ulang terhadap sejumlah persyaratan yang diterima KPU. Jika lolos, Partai Ummat akan mengikuti proses penetapan dan pengundian nomor urut pada 30 Desember.
“Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi NTT dan Provinsi Sulut sesuai dengan tahapan dan jadwal,” kata Totok.
Terpisah, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi optimistis bisa memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan berdasarkan hasil mediasi di Bawaslu. Menantu Amien Rais itu menegaskan akan memenuhi syarat tersebut.
“Jadi kita sangat bersyukur terhadap putusan hari ini. Dan Insya Allah siap untuk verifikasi ulang,” kata Ridho.
Sebelumnya, Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai parpol peserta Pemilu 2024. Mereka jadi satu-satunya parpol nonparlemen yang tidak lolos.
Partai Ummat kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu karena tak terima dengan putusan KPU tersebut. web
