AMUNTAI- Guna pencegahan dan penanganan tindak pidana saat Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung tahun 2024 mendatang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar fasilitasi dan rapat koordinas sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk penanganan pelanggaran Pemilu tahun 2024.
Fasilitasi dan koordinasi sentra Gakkumdu tersebut berlangsung dari 9-10 Desember 2022 yang pembukaannya dilakukan oleh Ketua Bawaslu HSU di Hotel Jelita Tanjung.
Dengan diikuti seluruh peserta koordinator penanganan Panwascam se-HSU, anggota sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan serta beberapa stakheholder terkait.
Ketua Bawaslu HSU, Syardani menyampaikan, koordinasi ini dilakukan untuk melakukan penyamaan persepsi bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu.
“Kami mengharapkan dari kepolisian dan kejaksaan supaya benar-benar terkait hukum pidana bisa selaras, terutama terkait laporan tindak pidana dari masyarakat,” ucap Syardani.
Pertemuan yang mereka gelar ini sebagai bentuk pemberian pengetahuan kepada penyelenggara Pemilu, khususnya Panwascam dalam mengumpulkan bahan keterangan disaat menemukan atau mendapat laporan terkait tindak pidana Pemilu.
Ia menyebut, pasal penegakan hukum pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024 harus benar-benar diteliti, baik saksi maupung barang bukti harus ada dengan tetap proses aturan yang berlaku.”Apabila ada temuan tindak pidana pelanggaran Pemilu 2024, apakah bisa diteruskan (pengadilan). Bila diteruskan, maka akan di sidang,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Negeri HSU, Mustika Arin Rahmawati mengatakan, pihaknya siap membantu untuk penanganan sidang pidana, guna mensukseskan Pemilu 2024 nanti. (suf/mb03)
