JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL) pada 2023 bakal disambut dengan penolakan.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan pengusaha pemilik barang dan pengusaha truk belum siap untuk melaksanakan inisiatif pemerintah, yakni Indonesia Zero ODOL 2023.
Seperti diketahui, upaya untuk mengurangi truk sarat muatan ng berseliweran di jalanan sudah dimulai secara resmi pada 2018. Kendati demikian, Hariyadi menilai sampai dengan saat ini upaya transisi yang dilakukan tidak berjalan.
“Pertama, ini pasti gaduh. Itu karena dari sisi pemilik barang maupun transporter-nya sama-sama tidak siap. Ini sebetulnya sudah kami ingatkan ke pemerintah jauh-jauh hari bahwa harus ada transisinya, tapi tidak berjalan,” kata Hariyadi.
Selain itu, pandemi Covid-19 dinilai membuat upaya inisiatif Zero ODOL 2023 longgar, lantaran pengusaha pun harus lebih fokus untuk memperkuat keuangannya.
Hariyadi menegaskan pemerintah harus memberikan waktu dan insentif bagi pengusaha truk untuk menormalisasi atau menambah kapasitas kendaraannya.
“Misalnya, dibuat jadi ban lebih banyak atau multiaxle [multisumbu], tapi itu investasinya besar, maka itu harus ada insentif. Pemerintah bisa kasih insentif,” ujar Hariyadi.
Selain insentif, Hariyadi menyarankan pemerintah untuk memberikan kelonggaran bagi perusahaan truk dalam memodifikasi armadanya.
Hariyadi mengibaratkan kebijakan Zero ODOL 2023 seperti mengerem dari laju kegiatan logistik, yang dinilainya menjadi urat nadi perekonomian.
Bagaimana tidak, apabila kebijakan itu mulai diterapkan, pengusaha sudah tidak bisa lagi memuat barang melebihi kapasitas angkutan truk lagi. Hal tersebut, lanjutnya, bakal mengerek kebutuhan biaya angkutan barang, yang belum lama ini juga terkerek akibat penaikan harga BBM.
“Kapasitas satu kali angkut 4 ton, sekarang [setelah Zero ODOL 2023] jadi 2 ton. Jadi ada 2 rit atau kali pengiriman dan ongkosnya jadi mahal. Kalau saya sarankan, kebijakannya ditunda dulu, dan transisi dikerjakan,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai salah satu pemangku kebijakan pun belum secara tegas memastikan kapan Indonesia Zero ODOL 2023 bakal mulai diterapkan.
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan bahwa kebijakan tersebut masih belum diterima sepenuhnya oleh industri dan dunia usaha.
Apalagi, ada risiko efek rambatan pada penaikan harga barang jika truk ODOL dilarang beroperasi sepenuhnya. Untuk itu, Adita mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap, kendati sebelumnya kebijakan Zero ODOL ingin diterapkan pada Januari 2023.
“Kementerian Perhubungan ingin ini [Zero ODOL 2023] bisa diberlakukan. Bahwa itu Januari atau kapan, yang jelas 2023 diharapkan sudah bisa diterapkan. Mungkin kita akan lakukan bertahap di beberapa kawasan yang dampaknya sangat luar biasa,” kata Adita. bisn/mb06
