FOTO BERSAMA – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina dan Ketua DPRD Harry Wijaya didampingi Wakil Ketua Matnor Ali dan Tugiatno berfoto bersama usai menggelar paripurna tentang persetujuan bersama penetapan perda tentang APBD 2023, Selasa (22/11). (Foto:mb/via)
BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin bersama Pemko Banjarmasin menggelar paripurna tentang persetujuan bersama penetapan perda kota Banjarmasin tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, di gedung DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (22/11).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya, didampingi Wakil Ketua Matnor Ali dan Tugiatno, serta dihadiri Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina didampingi Ikhsan Budiman.
Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, tahun 2023 dianggarkan belanja daerah sebesar Rp2,57 triliun dan pendapatan Rp 2,3 triliun, sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp 700 juta.
Orang nomor satu di lingkungan Pemko Banjarmasin tersebut mengatakan, peningkatan target PAD tersebut dalam rangka menggali pendapatan dan efesiensi anggaran sehingga semaksimal mungkin potensi pendapatan ditingkatkan di tahun depan.
Menurut Ibnu, dengan peningkatan ini dia berharap dewan bersama pemerintah tetap terus kawal termasuk juga meminta kepada pelaku usaha agar transparant sehingga dapat membantu memaksimalkan potensi PAD.
“Kita akan menambah lagi titik pajak yang kita pantau online dan berharap di tahun depan pandemi covid 19 cepat pulih sehingga membantu dalam percepatan peningkatan ekonomi,” katanya.
Ditambahkannya, potensi pajak kini semakin banyak dan bervariasi, sehingga pemko terus menggali potensi-potensi PAD. “Komitmen kami agar tidak tetjadi kebocoran termssuk objek-objek pajak,” ucapnya.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mendukung dan optimis upaya pemko dalam meningkat PAD kota Banjarmasih tahun depan.
“Kami akan pantau dan evaluasi juga potensi – potensi baru PAD sehingga dapat memaksimalkan pencapaian target PAD, jika pada pertengahan tahun tak sampai 50 persen maka kami akan genjot habis-habisan,” katanya
Selain itu, pihaknya juga akan mengawasi lebih ketat dalam penggunaan APBD 2023 nanti.
“Jika pun nanti ada pergeseran dengan nilai yang cukup besar maka akan diteliti dan dievaluasi lagi agar penggunaan anggaran apakah sesuai dengan rencana dan program,” pungkas Harry Wijaya.
Selain paripurna penetapan APBD 2023, juga digelar paripurna propemda 2023, pencabutan empat perda, perda PBG dan perda Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA). via
