BANJARMASIN- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan tetap perjuangkan penambahan anggaran untuk Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Hal tersebut dilakukan oleh Komisi II DPRD Kalsel karena dianggap penting sekali dalam penyangga inflasi terkait persoalan “ perut” bagi masyarakat yang ada di Provinsi Kalsel ini.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo mengatakan Komisi II meminta agar anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan ditambah jangan dihapuskan.
“ Cobalah kita turun ke petani karena anggaran yang kami minta tidak banyak hanya Rp 8,5 Miliar untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan sebesar Rp 8,3 miliar,” ujar Imam di Banjarmasin, Senin (21/11).
Jangan sampai anggaran untuk Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan itu malah dihapus.
“Kalau dua-duanya dihapus saya sebagai Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang bertanggung jawab kepada mitra-mitra dibidang pangan akan instruksi pada saatnya,” tandas Imam.
Sekarang TPAD menyodorkan anggaran jangan dikunci semuanya, dewan punya hak juga. Cuma karena ini masalah dan kepentingan masyarakat jadi diperjuangkan.
“Tapi yang saya ajukan cuma dua poin saja untuk Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan,” jelasnya.rds
