Oleh : Rifaldi Makriwal (Ketua Umum KIPLAT FIS UNP)
Sudah akhir 2022, tidak terasa hanya tinggal lebih kurang satu tahun lebih pertarungan bergengsi untuk merebut kekuasan tertinggi di Republik ini akan berlangsung. Pertarungan politik ini akan menjadi suatu pertarungan hidup mati antar penguasa dan perebut kekuasaan. Tak sedikit para elit politik sudah melangsungkan drama silahturahmi mengingat hari yang semakin dekat. Bahkan sudah terpapar di publik mengenai dansa-dansa politik yang dilakukan para elit.
Besar kemungkinan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga salah satu bentuk upaya mempertahankan oligarki di Republik Indonesia. Sehingga tak hanya partai politik besar saja yang berdansa saat ini, bahkan embrio-embrio partai politik pun juga bermunculan untuk ambil peran agar dapat bagian nantinya. Hal ini mengingat semakin panas nya kondisi politik baik itu di istana sendiri maupun para oposisi yang semakin gesit melakukan gerakan.
Sementara itu, para elit sekarang mulai melakukan transaksional hitung untung rugi dalam memainkan para aktor-aktor nantinya di meja pertarungan. Lucunya terlihat ketika melihat aktor politik yang bersilahturahmi lintas partai dianggap sebagai pemecah belah internal partai. Terkadang penulis sendiri melihat para perilaku elit kita sekarang seperti anak kecil yang baru beranjak remaja, ada rasa ketakutan, ada rasa pubertasnya meningkat, ada rasa saling mendekati dengan dalih ada kesamaan visi. Hal ini sangat jelas sekali elit sekarang sedang berdansa disebuah cafe megah sambil minum Bir.
Menariknya, gambaran koalisi partai sudah muncul sampai saat sekarang, mulai dari Koalisis Indonesia Bersatu (KIB) terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Sementara itu adanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terdiri dari Gerindra dan PKB. Dan terakhir Koalisi Perubahan yang diisukan NasDem, PKS dan Demokrat. Lantas kemana arah partai pemenang yaitu PDIP akan berlabuh, apakah berdiri sendiri atau malah merepet ke koalisi lain!
Menarik sekali kita kupas hitung-hitungan simulasi embrionik ini apakah berhasil dengan simulasi diatas atau malah ada perubahan, mengingat masih berjalannya silahturahmi partai. Bahkan bisa saja terjadi kemungkinan tidak terduga dari koalisi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Publik sekarang tentu sudah mengetahui dan melihat kondisi di tubuh pemerintahan sekarang siapa saja nama-nama yang muncul untuk menjadi calon orang nomor satu di Republik ini. Adapun nama-nama tersebut seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto. Ketiga tokoh ini tentu sudah terkunci dengan koalisi yang sudah dibangun seperti Anies Baswedan yang sudah di deklarasikan oleh NasDem. Lantas bagaimana dengan seorang Ganjar Pranowo yang masih terombang ambing ditengah laut mengingat belum ada kapal untuk berlayar menjadi nomor satu.
Bisa kita lihat bahwa kartu Ganjar Pranowo masih tetap milik PDIP yang merupakan partai Ganjar sendiri, namun besar kemungkinan kartu ini hanya berlaku untuk menjadi cawapres saja. Sayang sekali melihat elektabilitas yang tinggi namun terkekang oleh oligarki partai. Internal PDIP tentunya melihat status Ganjar yang hanya menjadi petugas partai, lain hal dengan Puan Maharani anak seorang pemilik partai, apakah partai masih bertahan dengan ego oligarki atau menurunkan ego untuk menyelamatkan partai. Banyak hal menarik kita lihat dari problematika hitung-hitungan ini.
Merujuk dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Pemilu dijelaskan syarat pencalonan Presiden minimal 115 kursi DPR RI. Adapun perolehanan kursi masing-masing partai di DPR RI berdasarkan data dari Total Politik yaitu PDIP berjumlah 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi dan PPP 19 kursi. Inilah yang menjadi gambaran siapa yang bisa berdiri sendiri maju tanpa menjalin koalisi.
Maka dari itu berdasarkan data perolehan suara diatas, terlihat jika koalisi-koalis tersebut berhasil menyepakati nama calon Presiden. Maka berkemungkinan besar tiga koalisi besar tersebut akan mengusung calon mereka masing-masing. Seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan 148 kursi mengusung Airlangga Hartarto, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan 136 kursi mengusung Prabowo Subianto dan Koalisi Perubahan dengan 163 kursi mengusung Anies Baswedan. Menariknya disini ialah nasib PDIP yang belum menentukan koalisi namun dengan jumlah 128 kursi bisa mengusung calon Presiden sendiri, pertanyaan nya apakah sanggup PDIP sendiri?
Melihat kondisi seperti ini, PDIP dengan partai pemenang dan jumlah kursi sudah melebihi angka minimal menurut UU Pemilu. Namun ditubuh PDIP tengah berbenturan seperti yang penulis katakana diatas, antara kepentingan partai dan kepentingan oligarki, karena mengingat ada dua tokoh yang muncul dalam internal PDIP yaitu Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Banyak survei-survei memperlihatkan elektabilitas Ganjar yang tinggi dibandingkan dengan Puan. Dan inilah mungkin menjadi modal besar PDIP bisa mengutus Ganjar namun berbanding terbalik jika PDIP memaksakan Puan, menarik sekali seperti rumah tangga yang kurang harmonis.
Seandainya jika PDIP mengusungkan Ganjar akan semakin rumit untuk menjalin koalisi, karena masing partai memiliki jagoan masing-masing. Namun, jika PDIP berdiri sendiri bakalan semakin sulit untuk menang, maka jalan lain ialah PDIP tengah terjebak dalam pertarungan koalisi, sehingga mau tak mau kartu Ganjar hanya berlaku untuk calon Wakil Presiden jika berkoalisi dengan salah satu koalisi yang sudah terbentuk. Berdasarkan Esensi Presidensialisme Multipartai sangat sulit untuk membentuk kekuatan politik dominan, sehingga tetap saja perlu bernegosiasi dan melakukan dansa-dansa politik, menarik.
Sementara itu, disisi lain mengenai koalisi Perubahan tengah terombang ambing juga dengan ombak yang semakin besar. Salah satu kesalahan dalam koalisi perubahan ialah terlalu cepat NasDem mendeklarasikan Anies, hal ini menjadi sebab kurang harmonisnya koalisi tersebut. mengingat PKS dan Demokrat sama-sama mempunyai ego untuk menjadi pasangan Anies. Hal ini juga serupa melihat kekesalan Presiden Joko Widodo terhadap NasDem dengan mendeklarasikan Anies. Bisa saja Joko Widodo meruntuhkan koalisi Perubahan dengan mereshuffle kabinet. Artinya mengganti para Menteri dari NasDem dan diganti dengan PKS. Strategi ini sangat ampuh jika PKS memanfaatkan peluang ini, dan PKS bisa menempatkan posisi aman untuk menyelamatkan Partai nantinya.
Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa pertarungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 nanti menjadi suatu pertarungan hidup mati oligarki. Sama kita ketahui, Presiden Joko Widodo pastinya tidak tinggal diam saja. Bahkan bisa saja Koalisi Indonesia Bersatu adalah sokongan dari Joko Widodo untuk menyelamatkan oligarkinya melalui Ganjar Pranowo. Kita lihat saja tanggal main nya nanti.
Tentunya penulis melihat patalogi Indonesia sekarang ialah oligarki yang selalu menjadi amunisi untuk beratahan dalam kekuasaan. Sayangnya lupa dengan konsep negara Indonesia yang demokrasi, bahkan demokrasi hanya dijadikan formalitas karena semuanya sudah diatur dan disetting dari awal. Artinya apa, para elit sekarang sudah mengkhianati janji kemerdekaan. Cuma lagi penulis berpesan nantinya pilihlah pemimpin yang betul-betul memiliki kiprah yang baik dalam memimpin dan memang betul-betul terlihat kinerja rekam jejaknya. Semoga!
