BANJARMASIN – Jelang akhir tahun anggaran, DPRD Kota Banjarmasin disibukkan dengan penyelesaian penyusunan anggaran APBD 2023. Meski demikian, jajaran wakil rakyat ini tetap menyempatkan dirinya untuk menerima para tamu dari kabupaten, kota atau propinsi lain yang ingin sharing masalah pemerintahan dan pembangunannya.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno misalnya, menerima kunjungan kerja (kunker) dari anggota DPRD Kota Katingan Kalteng yang ingin menggali ilmu tentang penyusunan struktur organisasi ASN dan penyusunan APBD.
“Kita selalu terima dengan tangan terbuka para tamu dewan yang ingin sharing atau berbagi ilmu bersama kita,” ujar Tugiatno, Jumat (11/11).
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Banjarmasin ini juga tak keberatan berbagai ilmu dan pengalaman kepasa para anggota DPRD Katingan Kalteng KPP ke DPRD Kota Banjarmasin yang ingin mengadopsi dan belajar masalah struktur organisasi ASN dan penyusunan APBD.
Tugiatno mengatakan, dalam sharing mengenai APBD, terdapat perbedaan yang mencolok, antara APBD 2023 murni Kota Banjarmasin, dengan Kabupaten Katingan. “Katingan adalah kabupaten baru yang merupakan daerah pemekaran di Kalteng, sedangkan Banjarmasin adalah kota,” katanya.
Tak heran juga jika ada perbedaan PAD dan APBD Kota Banjarmasin yang sudah berumur hampir 5 abad ini.
Tugiatno mengungkapkan, dalam pembahasan APBD murni 2023 Kota Banjarmasin, diperkirakan diselesaikan pada 16 November 2022 nanti, terjadi ada kenaikan yang signifikasn dibandingkan APBD tahun sebelumnya.
Dirinya berharap, organisasi perangkat daerah (OPD), dapat melaksanakan dan memanfaatkan semua kegiatan yang sudah disusun, dalam APBD tersebut, sekarang tinggal pengawasan masing-masing komisi, terhadap mitra kerjanya.
“Karena adanya perbedaan, baik struktur organisasi ASN maupun penyusunan APBD, mereka memahami tetapi yang saya tekankan, antara dewan dengan pemerintah perlu sinergi,” jelasnya.
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Katingan Budi Hermanto mengatakan, pihaknya sengaja konsultasi ke Banjarmasin, karena Kota Banjarmasin merupakan menjadi rujukan DPRD daerah lain.
Maka tidak salahnya, DPRD Kabupaten Katingan, ikut belajar mengenai mutasi atau penempatan dan penataan ASN sesuai perkembangan, pihaknya menginginkan kabupatennya lebih maju, seperi kabupaten-kabupaten lain.
“Hasil konsultasi ini akan pihaknya adopsi dan diterapkan ke Katingan, setelah kunker ini,” tutupnya. via
