BANJARMASIN – Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 bakal mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebelumya mencapai Rp 197.002.127.241 menjadi Rp 174.600.621.751.
Hal tersebut karena ada program-program yang belum prioritas belum dilaksanakan, paling menyolok adalah perjalanan dinas di DPRD Kalsel dimana APBD 2022 sekitar Rp 90 miliar lebih, sekarang di RAPBD 2023 hanya dianggarkan sekitar Rp 52 miliar bearti ada penurunan sekitar Rp 37 miliar.
Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin SE mengatakan anggaran DPRD Kalsel pada APBD tahun 2022 mencapai Rp 197.002.127.241 dan Rancangan APBD tahun 2023 turun menjadi Rp 174.600.621.751.
Jadi ada penurunan anggaran yang mana program-program yang belum prioritas belum dilaksanakan, paling menyolok adalah perhjalanan dinas di DPRD Kalsel dimana APBD 2022 sekitar Rp 90 miliar lebih, sekarang di RAPBD 2023, hanya dianggarkan sekitar Rp 52 miliar bearti ada penurunan sekitar Rp 37 miliar.
“ Jadi itu teman-teman bersepakat yang tidak prioritas tidak kita laksanakan dulu, begitu juga pengadaan rutin mengalami penurunan sekitar Rp 789 juta,” ujar M Syaripuddin ditemui di ruang kerjanya di gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (9/11) sore.
Jadi ada komponen di DPRD Kalsel yang dilakukan evaluasi terhadap anggaran di dewan yang jelas menurut teman-teman di dewan tidak terlalu penting tidak dilaksanakan, dan itu tidak mengganggu dan mengubah program kedewanan.
Terkait jadwal kunjungan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di DPRD Kalsel sehingga anggarannya disesuaikan. Usulan raperda inisiatif tahun 2023 akan diprioritaskan yang didahulukan.
“Tidak ada dampak permasalahan keuangan daerah, dana bagi hasil kita itu sekitar Rp 1,3 triliun lebih. Nah tinggal eksekutif yang akan menyusun itu, tapi ada kenaikan di dana bagi hasil,” jelasnya.rds
