RANTAU-PUPR Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan melanjutkan kembali pengerjaan empat proyek yang gagal diselesaikan kontraktor pada 2021 lalu, tiga di antaranya ditargetkan dapat difungsikan akhir 2022.
Kepala Bidang Cipta Karya Lenny Liestiasari di Rantau, Kamis (3/11) lalu, mengungkapkan kantor Dinas Sosial Rp6,7 miliar (60,74 persen), kantor Bapalitbang Rp7,3 miliar (67,20 persen), kantor Dinas Satpol-PP dan BPBD Rp8,5 miliar (51 persen), kantor Unit Pengadaan Barang dan Jasa atau UPBJ Rp4,3 miliar (74,08 persen), semua dengan nilai anggaran baru.”Kecuali UPBJ tahun ini masih belum selesai, karena anggaran tidak cukup,” ujarnya.
Selain UPBJ, tiga gedung lainnya sesuai anggaran yang ada dihitung bisa selesai pada akhir Desember dan difungsikan sebagai kantor. Sedangkan fasilitas penunjang, seperti halaman parkir akan menyusul. “Harapan kita bisa selesai 100 persen,” ujarnya.
Terkait anggaran empat proyek ini, jelasnya, tidak diakumulasikan dengan nilai proyek pada tahun lalu.
Sebelumnya, sampai Desember 2021 lalu capaian pengerjaan proyek tersebut Dinas Sosial (34,5 persen), Dinas Satpol-PP dan BPBD (50,3 persen), Unit Pengadaan Barang dan Jasa (34,34 persen) dan Bappelitbang (31,54 persen). “Total nilai kontrak waktu itu sebesar Rp31 miliar lebih,” jelasnya.
Menyikapi proyek gagal karena kurang baiknya manajemen pengerjaan, tahun lalu PUPR Tapin melakukan pemutusan kontrak dan memasukkan nama-nama perusahaan kontraktor ke dalam daftar hitam.{{an/mb03]}
