JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bakal memberantas habis mafia pertambangan menyusul gaduh video Ismail Bolong yang mengungkap ada setoran tambang masuk ke kantong jenderal.
Mahfud bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus mafia tambang. Dia teringat omongan mantan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut kemungkinan setiap orang di Indonesia mendapat Rp 20 juta per bulan jika mafia tambang diberantas.
Samad pernah menyatakan hal itu merespons temuan ahli mengenai maraknya mafia tambang.
“Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp20 juta tiap bulan,” kata Mahfud melalui pesan singkat, seperti dikutip cnnindonesia.com, Minggu (6/11).
Mahfud mengaku masih menemukan aduan serupa hingga saat ini. Dia berencana menindaklanjuti hal tersebut.
Ia akan menggandeng KPK untuk menangani kasus ini untuk mengungkap lebih lanjut kajian mengenai mafia di berbagai sektor.
“Nanti saya akan koordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertimbangan, perikanan, kehutanan, pangan, dan lain-lain,” ujarnya.
Mengenai mafia tambang itu diungkap Mahfud saat membahas video Ismail Bolong. Pada video yang beredar di media sosial, Ismail mengaku menyetor uang hasil tambang ilegal kepada Kabareskim Polri Komjen Pol Agus Andrianto atas tekanan Brigjen Hendra.
Belakangan Ismail menarik pernyataan itu. Kata Mahfud, Ismail berada dalam tekanan Brigjen Hendra Kurniawan saat membuat pernyataan tersebut.
“Sudah dibantah sendiri oleh Ismail Bolong. Katanya sih waktu membuatnya Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan. Kemudian, Juni dia minta pensiun dini dan dinyatakan pensiun per 1 Juli 2022,” ungkap Mahfud melalui pesan singkat, Minggu (6/11).
Terpisah, kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, buka suara setelah kliennya disebut menekan Ismail Bolong untuk bicara soal setoran mafia tambang ke Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
Henry enggan mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD itu. Dia mengaku tak tahu-menahu soal itu.
“Saya enggak tahu dan enggak pernah ngobrol soal itu dengan Hendra,” kata Henry kepada cnnindonesia, Minggu. web
