Hari ini, rasanya sulit membayangkan hidup tanpa teknologi. Saat aplikasi pesan whatsapp mengalami gangguan beberapa waktu silam misalnya, para pengguna internet sudah dibuat kalang kabut. Padahal hanya dua jam, namun akibatnya banyak aktivitas masyarakat yang terganggu. Ini membuktikan betapa tingkat ketergantungan yang sedemikian tinggi telah menggeser pola hidup baru masyarakat yang tak bisa lepas dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi telah memudahkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Urgensi teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki sebuah era baru yang serba digital.
Era digital ini perlahan-lahan telah menggeser semua jenis kegiatan dari yang sebelumnya konvensional menjadi online. Akibatnya masyarakat terpacu untuk memilih metode yang serba cepat, mudah dan efisien. Dalam dunia bisnis misalnya, berbagai platform marketplace bermunculan di pasar digital. Hantaman teknologi digital itu telah membentuk perilaku masyarakat yang semakin beralih untuk berbelanja melalui online. Masyarakat kini semakin bergantung dengan produk dan layanan melalui platform digital.
Hal tersebut yang dapat memacu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mampu bersaing dan melebarkan sayap usahanya. UMKM dituntut tanggap akan perubahan, bertindak cepat dan mengikuti perkembangan zaman. Ditengah disrupsi ini, tak ada pilihan lain bagi UMKM untuk tidak bergabung dalam platform digital. Sayangnya dari riset yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, Blibli dan Kompas, ternyata hanya 20 persen dari jumlah total UMKM di Indonesia yang sudah melek digital. Angka ini termasuk angka yang relatif rendah lantaran masih banyak UMKM yang belum terdigitalisasi.Padahal pemerintah telah menargetkan 30 juta pelaku UMKM harus terhubung dalam ekonomi digital di tahun 2024.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong para pelaku UMKM agar dapat terkoneksi daengan platform digital, diantaranya pelibatan UMKM secara lebih luas dalam belanja pemerintah. Presiden Jokowi bahkan menuntut UMKM untuk menaikkan kapasitas produksinya karena pemerintah telah menargetkan 40 persen APBN, APBD dan BUMN ke sektor UMKM.
Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyalurkan dana APBN, melihat ini sebagai tantangan sekaligus peluang. Belanja barang pemerintah tahun 2021 mencapai Rp529 triliun dan sebanyak Rp152 triliun diantaranya menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang umumnya masih dilakukan secara konvensional. Untuk itu, Ditjen Perbendaharaan memperkenalkan terobosan baru melalui pengembangan marketplace digital payment (Digipay). Sistem ini mengintegrasikan seluruh ekosistem yang terlibat dalam belanja pemerintah yaitu satuan kerja selaku pengelola dana, penyedia barang/jasa selaku pemasok, dan pihak perbankan yang memfasilitasi sistem pembayaran.
Konfigurasi ketiga pihak itu kedalam sebuah ekosistem yang saling terhubung, tidak hanya memudahkan proses pengadaaan barang/jasa pemerintah, namun juga telah membuka akses yang luas bagi lebih banyak UMKM sebagai pemasok kebutuhan operasional. Digipay menjadi sebuah platform berbasis online yang akan mempertemukan kepentingan manajemen kas pemerintah yang lebih efisien secara online dan cashless, koneksi UMKM dalam platform digital dan pengembangan layanan perbankan pada UMKM. Konsep yang diusung digipay ini juga linier dengan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, untuk mendorong semua pihak agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri.
Hingga Oktober 2022, tercatat sudah 7.099 satker, 2.296 vendor UMKM dan bank Pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah masuk dalam ekosistem digipay. Sebanyak 25.689 transaksi telah dilakukan dengan nominal nilai mencapai Rp50,37 miliar. Sementara di Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 4.958 transaksi senilai Rp5,39 miliar. Tentu saja capaian ini masih relatif sangat rendah jika dibandingkan realisasi belanja dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan. Untuk itu perlu usaha dan kerja keras untuk melakukan akselerasi, terutama melalui amplifikasi edukasi terutama kepada vendor UMKM untuk bergabung dalam platform digipay.
UMKM dalam digipay akan mendapat keuntungan diantaranya peluang untuk bermitra dengan lebih banyak mitra kantor satker. Berbeda dengan sistem konvensional yang biasanya hanya bermitra dengan satu atau dua instansi saja. Selain itu, para pelaku UMKM akan mendapatkan kepastian pembayaran, sehingga tidak akan mengganggu cash flow usaha. Dan yang tak kalah menarik, akses pendanaan dari perbankan yang lebih luas, karena kinerja transaksi digipay akan menjadi salah satu referensi keputusan pendanaan modal kerja oleh perbankan.
Akhirnya, kerja kolaborasi antara Ditjen Perbendaharaan, satker dan pihak perbankan menjadi sebuah keharusan. Pengembangan UMKM harus terus dilakukan, karena tidak dapat dimungkiri, UMKM selalu berdiri tegak menjadi tulang punggung perekonomian saat terjadi hantaman krisis. Bersama digipay, peluang UMKM menikmati kue APBN akan semakin besar dan diharapkan mampu mendorong mereka untuk bisa naik kelas. Semoga.
