JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada 2023 bukanlah tantangan yang mudah.
Dia lantas membadingkan resesi 2023 dengan krisis ekonomi pada 1998 dan 2008. “Kita telah diuji dengan tangangan gejolak keuangan 1997-1998, gejolak naik turunnya harga komoditas, gejolak krisis global 2008-2009. Sekarang pandemi serta kondisi geopolitik dan tantangan resesi global. Ini bukan tantangan yang mudah, polanya berubah,” katanya dalam Upacara Peringatan Hari Oeang, Senin.
Meski Indonesia telah mampu menangani pandemi Covid-19, dia mengatakan pemerintah tetap arus sigap untuk mengatasi setiap tantangan-tantangan baru yang akan datang.
Sri Mulyani menilai tantangan baru bagi perekonomian global, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berimbas pada disrupsi rantai pasok global berpotensi berimbas pada perekonomian domestik.
“Ini tantangan yang juga bisa mencelakai atau menurunkan daya pemulihan ekonomi nasional, karena itu kita harus tangguh mengawal pemulihan,” jelasnya.
Di samping tantangan geopoliti dan resesi ekonomi tersebut, Sri Mulyani mengatakan dunia juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang saat ini pun sudah terasa.
Menurutnya, tantangan perubahan iklim ini akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karenanya, tantangan dunia yang berubah kata Sri Mulyani harus direspons dengan tepat, terutama oleh Kementerianeuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola keuangan negara.
“Kemenkeu dan keuangan negara harus menjadi instrumen yang memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai tantangan ke depan,” tuturnya.
Secara terpisah, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo buka suara soal ancaman resesi global yang kemungkinan bakal terjadi pada 2023.
Mnurutnya, ketidakpastian global yang terjadi akibat perang Rusia vs Ukraina membuat harga komoditas pangan dan energi bisa meningkat di masa depan. “Simbolnya dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan menakuti, tetapi bagaimana kita memitigasi karena sekarang semua negara sedang berperang dengan ancaman yang sama,” ujarnya saat memberikan kata sambutan di acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tngah, Senin.
Dia mengatakan saat ini hampir seluruh bank sentral di berbagai negara, khususnya negara maju, telah menaikkan suku bunga acuan. Apapun risiko yang dihadapi, lanjutnya, para pengambil kebijakan menempatkan pertumbuhan ekonomi yang melambat sebagai prioritas kedua.
“Karena masalah stabilitas itu tidak ada kata tawar. Tidak ada pertumbuhan yang tinggi jika itu diikuti dengan harga yang tinggi sehingga mengikuti daya beli,” imbuhnya.
Dody menegaskan Bank Indonesia sudah menerima mandat untuk menjaga laju inflasi. Menurutnya, Bank Indonesia akan mencoba mengendalikan inflasi tergantung source atau akar permasalahan yang ada di lapangan.
Dia menuturkan strategi pengendalian inflasi di Indonesia bukan semata-mata dengan menaikkan suku bunga. Pasalnya, kata dia, ada berbagai faktor yang mendorong laju inflasi, contohnya pasoka dan distribusi masing-masing komoditas. bisn/mb06
