JAKARTA – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pemerintahan Presiden Jokowi, Sudirman Said, menjadi utusan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan.
Sudirman hadir pada pertemuan yang digelar Selasa (25/10) lalu. Ia mewakili Anies saat bertemu dengan perwakilan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
“Pak Sudirman Said sebagai komunikator Pak Anies yang ikut dalam proses diskusi di tim kecil tiga pihak (Nasdem,PKS, Demokrat),” kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).
Pada pertemuan itu, Anies turut hadir. Ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Selain itu, ada pula Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, politikus PKS Pipin Sofian, Juru Bicara PKS M Kholid, dan politikus senior Partai Demokrat Benny K Harman.
Sudirman Said merupakan mantan Menteri ESDM periode pertama Jokowi. Ia menjabat hampir dua tahun sebelum digantikan Archandra Tahar.
Ia sempat menyita perhatian publik dalam kasus “papa minta saham”. Sudirman membeberkan rekaman percakapan mantan Ketua DPR Setya Novanto saat meminta jatah saham PT Freeport.
Kedekatannya dengan Anies sudah berlangsung sejak 2017. Saat itu, Sudirman menjadi Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi setelah pasangan itu memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Pada Pilkada Serentak 2018, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah, berpasangan dengan Ida Fauziyah. Namun, petahana Ganjar Pranowo-Taj Yasin memenangkan pilkada tersebut.
Sudirman Said juga pernah bergabung dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Ia menduduki posisi Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi.
Penjegalan Anies
Sementara, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid merespons cuitan Said Didu soal adanya pengusaha batu bara yang menawarkan dana besar agar menjegal Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi yang sudah dijajaki Partai Nasdem dan Demokrat di Pilpres 2024.
“Saya kira narasi Pak Said Didu dkk ini on mission ingin mengganggu proses pembentukan koalisi. Saya kira itu tidak baik,” ujar Kholid ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).
Said Didu yang merupakan Eks Sekretaris Kementerian BUMN menulis PKS ditawari dana besar oleh seorang pengusaha batu bara agar menarik dukungan dari koalisi dengan Partai Demokrat dan NasDem.
Cuitan itu mengutip akun @maspiyuaja yang mencantumkan link berita berjudul “Beredar Kabar PKS Ditawari 2 Menteri, Untuk Gagalkan Koalisi Anies?”
“Dan kabar lain juga, bahwa salah satu pengusaha barubara sudah “ditugaskan” memberikan dana besar agar menarik dukungan [dari koalisi],” tulis @msaid_didu.
Kholid menegaskan, pihaknya telah terbiasa menerima berbagai tawaran, termasuk jatah menteri di kabinet. Ia mengungkapkan PKS pernah mendapat tawaran masuk ke dalam pemerintahan pada periode pertama dan awal periode kedua Presiden Joko Widodo.
“Saya kira hal biasa aja ya tawaran-tawaran seperti itu. Dulu pas periode pertama dan awal periode kedua kami juga ditawari. Tapi kami Alhamdulilah konsisten memilih di luar pemerintahan,” papar Kholid.
Keputusan ini menurutnya sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) yang menjadi keputusan tertinggi di internal PKS.
“Faktualnya kami tetap sebagai oposisi. Keputusan MMS tetap di luar pemerintahan. Ada atau pun tidak ada tawaran, keputusan MMS VII mengikat semua [bagi] pimpinan dan anggota bahwa PKS tetap di luar pemerintahan,” tegasnya.
Diketahui, saat ini PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan NasDem dan Demokrat untuk membangun koalisi bersama. Sementara NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.
PKS juga sempat mengajukan kadernya Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai nominasi cawapres. Sedangkan, pada saat bersamaan Demokrat mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hingga saat ini belum ada deklarasi terkait koalisi ketiga partai ini. web
