Oleh :Edy Rahmadi (Statistisi, BPS Kota Banjarmasin)
Di tengah optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, tantangan berat masih menghadang terkait krisis global akibat konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan isu terjadinya resesi di 2023. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, tanda-tanda resesi global semakin nyata dengan adanya kenaikan suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral di seluruh dunia, maka dunia pasti akan mengalami resesi ekonomi global di tahun 2023.
Resesi terjadi saat ekonomi negara tumbuh negatif pada dua kuartal beruntun, sebagaimana yang pernah terjadi pada 2020 saat pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh negatif pada kuartal II dan III masing-masing minus 5,32 persen dan minus 3,49 persen.
Jika terjadi resesi, dampaknya sangat dirasakan masyarakat yaitu adanya kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pokok dan disatu sisi pendapatan cenderung stagnan bahkan menurun, maka akan menggerus daya beli masyarakat. Selain itu, juga akan terjadi PHK, karena disisi produsen dengan naiknya harga bahan baku dan omzet yang menurun, maka biaya produksi akan ditekan dengan mengurangi serapan tenaga kerja. Dampak selanjutnya akan berpotensi meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan masyarakat.
Untuk itu, diperlukan antisipasi menghadapi ancaman resesi dengan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kekuatan sektor UMKM telah teruji dan mampu membuktikan eksistensinya saat badai krisis moneter menimpa Indonesia pada 1998. Ditengah banyaknya investor dan pengusaha besar yang mengalihkan modalnya ke negara-negara lain, sehingga perekonomian Indonesia dikala itu semakin terpuruk. UMKM mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa Indonesia.
Karakteristik UMKM yang tidak memiliki hutang luar negeri dan tidak banyak hutang ke perbankan serta menggunakan input atau bahan baku lokal dari dalam negeri, sehingga ketika nilai rupiah mengalami pelemahan tidak berdampak besar terhadap aktivitas UMKM. Walaupun, di saat pandemi Covid-19 banyak yang terdampak akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. BPS mencatat, berdasarkan hasil survei kegiatan usaha pada masa pandemi Covid-19, 2021, ada sekitar 50,32 persen usaha yang mengalami penurunan nilai produksi dan harga barang produksinya.
Oleh karenanya, penguatan dan pemberdayaan UMKM pasca pandemi harus dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta mengantisipasi terjadinya resesi di 2023. Memberikan perhatian lebih terhadap UMKM, selain mendorong peningkatan ekonomi juga memberikan kehidupan bagi jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada UMKM serta berperan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, pemenuhan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada 2020 jumlah UMKM mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,91 persen dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja nasional. Sejalan dengan kondisi tersebut, UMKM di Kalsel dengan total omset sebesar Rp 85 triliun, juga mampu berkontribusi sebesar 63,76 persen terhadap PDRB. Jumlah UMKM di Kalsel mencapai 466.372 usaha. Sebagian besar bergerak pada usaha Perdagangan besar dan eceran (47,97 persen), Akomodasi dan Makan Minum (17,88 persen), dan Industri Pengolahan 12,63 persen).
Berbagai kebijakan dan program peningkatan serta pemberdayaan UMKM telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak terkait. Namun demikian, masih perlu dilakukan beberapa upaya peningkatan penguatan khusunya menghadapi isu krisis global 2023, diantaranya :
pertama, penyediaan basis data UMKM yang lebih akurat, lengkap, dan terkini melalui pemutakhiran yang dilakukan secara berkala. Hal ini penting, karena kondisi UMKM sangat dinamis, sehingga dalam penyusunan perencanaan program, pelaksanaan bantuan dan monitoring evaluasi akan lebih tepat sasaran. Selain itu, akan memudahkan dalam memetakan UMKM berdasarkan lapangan usaha, produk yang dihasilkan, penggunaan teknologi, penyerapan tenaga kerja, maupun indikator lain sesuai kebutuhan. Penyediaan basis data dilakukan secara terpadu mulai dari desa/kelurahan sampai dengan nasional serta menjadi data tunggal atau satu data UMKM sesuai standar yang ditetapkan.
Kedua, tantangan untuk menjawab persoalan pengadaan bahan baku, proses, dan produk. Bahan baku diarahkan menggunakan sebanyak-banyaknya bahan lokal yang memiliki keunggulan komparatif. Prosesnya harus mengandung keahlian atau keterampilan berkeunggulan komparatif. Keduanya akan menghasilkan produk kompetitif di dalam negeri maupuan di pasar ekspor. Seluruh proses harus dikawal hari ke hari, terkoordinasi antarlembaga di pusat dan daerah pada seluruh proses, dan diukur pertumbuhannya.
Ketiga, peningkatan akses pembiayaan. Pemerintah telah meningkatkan porsi kredit UMKM minimal sebesar 30 persen pada 2024. Namun berdasarkan data Bank Indonesia, per Agutus 2022 porsi kredit UMKM dari total kredit baru sekitar 19,7 persen sehingga perlu terus ditingkatkan. Berbagai kebijakan lain bisa dilakukan, diantaranya dalam bentuk pembayaran iuran jasa penjaminan, maupun subsidi bunga dalam kredit usaha rakyat (KUR), yang sumber dananya berasal dari lembaga keuangan serta pembiayaan ultramikro menggunakan pendanaan yang berasal dari APBN dan dana bergulir serta pembiayaan syariah dan disalurkan melalui lembaga keuangan mikro.
Keempat, peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM melalui bantuan pendidikan dan pelatihan. Adanya Pendidikan dan pelatihan dapat memberikan pemahaman dan perbaikan bagi pelaku UMKM dalam mengelola usahanya agar lebih produktif. Beberapa pendidikan yang dapat diberikan adalah seperti pendidikan kewirausahaan, strategi pemasaran yang efektif, pengelolaan keuangan sederhana.
Kelima, peningkatan inovasi digital, baik bisnis proses maupun pelayanannya agar dapat lebih cepat, efektif, dan efisien. Tercatat per Juni 2022, sudah 19,5 juta pelaku atau 30,4 persen dari total UMKM telah hadir pada platform e-commerce. Selajutnya perlu di dorong lebih banyak lagi pelaku untuk masuk dalam ekosistem digital.
Keenam, peningkatan promosi dan pemasaran produk. Karena tidak bisa mengharapkan pasar dunia di tengah krisis yang melanda sejumlah negara, maka yang dilakukan adalah memperbanyak pasar dalam negeri. Untuk itu, perlu digalakkan kembali gerakan nasional cinta produk dalam negeri dan atau bangga buatan Indonesia.
Dengan berbagai upaya tersebut, harapannya kinerja dan produktivitas UMKM akan meningkat, lebih berdaya saing, tercipta lebih banyak pasar baru dan menambah serapan tenaga kerja lokal sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteran masyarakat dan dapat menjadi katalis dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi banua dan Indonesia sekaligus mengantisipasi terjadinya resesi global di 2023.
