BANJARMASIN- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan H Hormansyah mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu gerak cepat menangani permasalahan jalan nasional yang mengalami longsor beberapa kali didaerahnya.
Bahwa Komisi III DPRD Kalsel sudah memanggi Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XI yang bertanggung jawab dan juga pihak terkait Dinas PUPR, EDSM serta Lingkungan Hidup.
Namun mereka mengatakan tanggung jawabnya jalan nasional longsor tersebut ada pada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XI, sedangkan izin tambang itu sendiri ada pada Pemerintah Pusat.
Sebab kasihan mayarakat setempat terkait kebutuhan sandang dan pangan terganggu. “Saya sangat mengapresiasi dan mendukung Pemkab Tanah Bumbu yang sudah membuat jalan alternatif di inisiasi oleh Bupati Tanah Bumbu HM dr Zairullah Azhar,” ujar Hormansyah yang juga Anggota Komisi III DPRD Kalsel ditemui di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (19/10) siang.
Sedangkan yang dibuat oleh Pemkab tanah Bumbu ini sudah sangat luar biasa sekali karena bergerak cepat dalam menangani pembuatan jalan alternatif ini untuk masyarakat disana.
“ Saya sangat berharap Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XI bisa dengan cepat membantu perbaikan jalan nasional yang longsor tersebut,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu Subhansyah memastikan jalan nasional di Desa Satui Barat yang ambles sudah ditutup total dan pihaknya sudha membuat jalan alternatif.
Subhansyah yang biasa disapa Subhan ini menjelaskan bahwa di bawah jalan nasional tersebut ada rongga jalan dan memang tanahnya labil sering bergerak sehingga mudah amblas.rds
