JAKARTA – Akhirnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menerbitkan aturan berisi harga acuan jagung, telur ayam hingga daging ayam. Harga acuan ini ditetapkan untuk tingkat pembelian di produsen dan harga acuan penjualan di konsumen.
Aturan ini diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2022. Harga acuan telur ayam, daging ayam dan jagung ini tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional bernomor 5 tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras.
Mengutip surat tersebut, Rabu menyebutkan jika untuk menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras, perlu menetapkan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
“Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen adalah harga pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan,” isi pasal 1 surat.
Adapun mengacu Pasal 2,harga acuan pembelian di tingkat produsen ditentukan dengan pertimbangan struktur biaya produksi dan keuntungan sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Sementara harga acuan penjualan di konsumen ditentukan dengan pertimbangan, biaya perolehan, biaya distribusi dan keuntungan, sesuai karakteristik jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Kemudian bila harga di tingkat produsen berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, Kepala Badan dapat menugaskan Perum BULOG untuk membeli sesuai dengan Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen.
Demikian pula bila harga di tingkat konsumen berada di atas Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen, Kepala Badan dapat menugaskan Perum BULOG untuk melakukan penjuala sesuai dengan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.
“Dalam hal harga di tingkat Produsen berada di bawah Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen, Kepala Badan dapat menugaskan BUMN di Bidang Pangan untuk melakukan pembelian sesuai dengan Harga Acuan,” mengutip isi surat tersebut.
Namun pembelian ini setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
Dalam melakukan pembelian dan penjualan, Perum BULOG dan/atau BUMN di Bidang Pangan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, koperasi hingga swasta. lp6/mb06
