JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan ke jajaran pemerintah di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Husairi Abdi, Lc pun turut hadir mengikuti arahan presiden yang ditujukan kepada menteri, kepala badan dan lembaga setingkat, para gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia, kapolda, pangdam, kajati, serta para direksi BUMN.
Dalam hal menghadapi inflasi Jokowi meminta, untuk meningkatkan operasi pasar, dengan mendata harga pangan yang ada di pasar, sehingga bisa dipantau bahan pangan apa saja yang naik, karena itu berarti ada kelangkaan pada item tersebut, oleh karena itu pemerintah daerah yang daerahnya memproduksi item tersebut diminta agar meningkatkan produksi dan mendistribusikan ke daerah yang minim item tersebut, bahkan Jokowi meminta agar memberikan subsidi untuk mobilisasi pendistribusian bahan pangan ini.
Kemudian pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan betul-betul memastikan bansos yang diarahkan ke masyarakat itu sudah benar-benar tepat sasaran, serta mendata jumlah keluarga miskin yang ada didaerah.
Plt. Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc usai menyimak arahan dari Presiden, mengambil kesimpulan permasalahan ini, tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja tapi seluruh negara lain di dunia juga merasakannya.
Husairi yakin, dengan saling bersinergi dan bersatu mulai dari tingkat terendah hingga tertinggi seperti pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan kerjasama yang baik , baik lembaga dan BUMN dan lainnya maka permasalahan ini bisa kita hadapi, sebagaimana kita dahulu bersama-sama saat menghadapi pandemi covid-19.
Sekedar diketahui, dalam upaya pengendalian inflasi, Pemkab HSU telah melakukan langkah-langkah strategis, untuk mengantisipasi lonjakan inflasi dan dampak lonjakan sejumlah kebutuhan pokok.
Langkah strategis tersebut, seperti melakukan rakor dengan tim pengendali inflasi dan mengefektifkan tim pengendali inflasi pusat dan daerah.
Mengambil langkah memberikan bantuan bagi masyarakat, bantuan sosial tersebut bisa dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) dana BLT tersebut diambil dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam perubahan anggaran 2022 dengan target 9 ribu lebih kepala keluarga (KK) yang tersebar di 10 kecamatan dan 5 kelurahan,
serta mengupayakan arus distribusi kebutuhan pokok aman, lancar dan tidak ada hambatan. (suf/mb03)
