BANJARMASIN – Dalam rangka pengendalian inflasi di banua, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama pada High Level Meeting Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi di Best Western Kindai Hotel, Banjarmasin, Selasa (27/9).
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan saat ini perekonomian global dalam kondisi yang tidak stabil, krisis ekonomi dan pangan hampir terjadi di sebagian besar negara-negara di dunia, tanpa kecuali ancaman ini sedang menuju bangsa Indonesia.
“Kita harus menyiapkan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasinya, terutama dalam pengendalian inflasi di banua ini,” kata Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel) itu.
Paman Birin mengatakan sebagian komoditas yang dibutuhkan bangsa dan daerah kita ini, masih tergantung dengan negara lain dan daerah lain, seperti BBM dan beberapa komoditas pangan. dengan kondisi seperti itu, maka kemungkinan inflasi dan deflasi bisa terjadi di beberapa daerah.
Paman Birin menuturkan dari tiga kota sampel penghitungan inflasi di Kalsel, data Year-On-Year Banjarmasin dan Tanjung, mengalami inflasi di bulan agustus 2022, masing-masing sebesar 5,73 dan 4,36 persen, sedangkan kotabaru mengalami inflasi yang cukup besar, yaitu 7,53 persen.
“Merespon data ini, maka Banjarmasin dan Kotabaru harus segera kita turunkan angka inflasinya, karena target inflasi dari pemerintah saat ini dibawah lima persen,” ucapnya.
Paman Birin menambahkan dalam rangka perwujudan akuntabilitas pengendalian inflasi, maka segala kegiatan terkait pengendalian inflasi harus tepat sasaran dan sesuai target.
Adapun, penyebab permasalahan inflasi di Banjarmasin dengan di Kotabaru bisa jadi tidak sama, maka treatment dalam pengendalian inflasinya juga harus berbeda, disesuaikan dengan sebab adanya inflasi itu.
“Guna pengendalian inflasi ini saya ingin agar dilakukan empat hal pertama, Kerjasama Antar Daerah (KAD) harus dilakukan secara intensif, kedua, lakukan operasi pasar dalam rangka memastikan keterjangkauan harga, ketiga, mendorong peningkatan nilai tambah di sektor pertanian dan keempat, penyaluran subsidi sektor transportasi,” kata Paman Birin.
Paman Birin juga berharap melalui pertemuan ini mampu menentukan langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam mengatasi kendala-kendala yang menghambat roda perekonomian di Kalimantan Selatan.
“Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan strategi yang efektif dalam pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan,” pungkas Paman Birin.
Dalam High Level Meeting Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi itu, tampak hadir Bupati dan Walikota se-Kalsel, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah, Kepala Biro Organisasi Setdaprov, Hj Raudatul Jannah.
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Provinsi Kalsel, Imam Subarkah mengatakan dampak dari kenaikan Bahan Balar Minyak (BBM) sudah mulai dirasakan dengan adanya kenaikan sejumlah barang pokok dan lainnya.
Ditambah lagi, kata Imam, adanya konflik di negara Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan produksi dan distribusi di seluruh dunia menjadi tergambat.
“Dari sisi pemulihan ekonomi, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kontribusi di daerah, terutama dalam rangka mendorong kinerja perkonomian untuk menekan inflasi di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara Gubernur Kalsel dengan Bupati/Walikota se-Kalsel tentang Pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu juga penandatanganan surat Pendirian Divisi Pangan PT Bangun Banua dan Launching Si Bunda (Sistem Informasi Kebutuhan Pangan Daerah). end/adpim/ani
