Negara akhirnya resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini tentu menimbulkan gejolak yang sangat besar bagi rakyat. Pemerintah benar-benar dirasa sangat tega terhadap rakyat. Padahal kondisi rakyat saat ini sudah pada posisi yang sangat menderita. Kebanyakan masyarakat masih belum benar-benar pulih dari keterpurukan secara ekonomis akibat dari bencana Covid-19. Selama lebih dari dua tahun, rakyat berjuang untuk bertahan menghadapi gempuran wabah global ini.
Sayangnya hal itu harus ditambah dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Padahal sejatinya Bahan Bakar merupakan salah satu komponen dasar rakyat dan negara. Ratusan juta jiwa akan merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Terutama kalangan menengah ke bawah. Pengguna kendaraan bermotor dan angkutan niaga yang notabene mengkonsumsi BBM subsidi akan mendapatkan dampak yang sangat parah. Contohnya saja ojol dan angkot, mereka akan semakin menjerit, kesulitan menghadapi kehidupanmu, padahal saat ini saja kondisi mereka jauh dari kata sejahtera.
Solusi negara dalam bentuk kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak sebandingkan dengan kenaikan harga-harga akibat dampak dari kenaikan BBM. Selain nilainya uang Rp. 600 ribu per keuarga yang tak akan mampu menutupi kekurangan, itu pun kadang tak tepat sasaran bahkan hanya 20 juta jiwa yang akan menerima bantuan tersebut. Sedangkan yang akan mengalami dampak adalah hampir selurub rakyat Indonesia. Tentu hal ini tak sebanding dengan dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli BBM dengan harga yang tinggi dan inflasi kenaikan harga-harga akibat dan dampak dari kenaikan BBM ini.
Walaupun perhitungan secara matematis berbasis teori telah dikeluarkan, demi mengurai tekanan dan gejolak masyarakat. Tentu hal ini tidak serta merta menjadikan rakyat percaya terhadap keputusan pemerintah. Karena yang akan terjadi bukanla demi pertumbuhan ekonomi yang didapatkan. Melainkan inflasi yang besar yang akan terjadi.
Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga BBM subsidi bukan pilihan yang tepat. Sebab bisa mendorong peningkatan inflasi. “Opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen, sudah pasti akan menyulut Inflasi,” ucapnya kepada Merdeka.com di Jakarta, Sabtu (20/8). Fahmy memproyeksikan, jika kenaikan harga Pertalite dipatok menjadi Rp 10.000 per liter, akan memberi kontribusi terhadap inflasi mencapai 0,97 persen. Sehingga, inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy). Dengan inflasi sebesar itu, dia meyakini akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat. Sehingga, berpotensi besar akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen (merdeka.com 4/09/2022).
Dari hal ini dapat kita fahami bahwa pemerintah terlihat tidak serius dan bersungguh-sungguh untuk melindungi rakyat dari kemiskinan. Dengan alasan subsidi sebagai beban keuangan negara, namun proyek-proyek besar seperti perpindahan ibu kota baru dan sejumlah proyek infrastruktur yang dianggap belum perlu oleh rakyat terus saja ngotot dilakukan. Padalah hal itu jauh mengeluarkan dana yang lebih besar. Ditambah lagi dengan kran-kran korupsi oleh wakil rakyat dari proyek-proyek tersebut. Inilah gambaran penerapan sistem kapitalisme yang diemban oleh negeri ini. Dimana keuntungan materi oleh orang-orang tertentu saja yang semata mereka perjuangkan.
Sangat berbeda dengan penerapan sistem Islam. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra, Rasulullah saw pernah bersabda :
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api. Harganya adalah haram (HR. Ibnu Majah dan Ath Thabrani).
Dalam hadist ini sangat jelas gambaran bagaimana Islam mengatur terkait kebutuhan masyarakat (hak rakyat) termasuk di dalamnya BBM dan energi lainnya yang semisal dengan ke tiga hal tersebut harus digunakan demi kemaslahatan rakyat. Tanpa embel-embel pengelolaan sehingga seolah-olah rakyat harus membayar biaya untuk produksi barang tersebut.
Oleh sebab itu, ketika pengaturan terhadap salah satu kepemilikan umum menjadi kepemilikan individu atau kelompok akan mengakibatkan kekacauan di tengah masyarakat. Karena terbukti hanya dengan peneran Islam yang menyeluruh (kaffah) saja yang mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan. Bukahn hanya perkara sumber daya dan ekonomi saja, melainkan seluruh aspek kehidupan bisa terselesaikan. Insya Allah…
