BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat II perihal penetapan rancangan Perda Kota Banjarmasin tentang perubahan APBD 2022 sekaligus paripurna tingkat I perihal penyampaian Raperda tentang APBD kota Banjarmasin tahun 2023, di ruang rapat paripurna, Selasa (20/9).
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Harry Wijaya memimpin rapat paripurna tersebut didampingi unsur pimpinan lainnya dan dihadiri pihak eksekutif Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina, Sekdako, Ikhsan Budiman dan para forkopimda, OPD serta BUMD Kota Banjarmasin.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya menyatakan semua fraksi telah menyetujui dua agenda paripurna tersebut untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
“Kita semua akan bekerja keras sehingga nota keuangan APBD 2023 dapat diambil persetujuannya tepat waktu sehingga sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.
Hal itu juga akan menjadi bahan pembahasan pada komisi-komisi dan badan anggaran (Banggar) dengan mendasari pada 20 program prioritas pembangunan serta pokok pikiran dewan.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin, H Ibnu Sina mengatakan untuk perubahan APBD 2022 diharapkan segera dievaluasi oleh Pemprov Kalsel sehingga per Oktober 2022 bisa direalisasikan, karena adanya pembangunan fisik sehingga bisa terselesaikan sebelum akhir tahun 2022.
“Anggaran perubahan APBD 2022 ini sebesar Rp2,4 miliar artinya kembali seperti semula, namun diharapkan tetap dimaksimalkan lagi seiring dengan perbaikan ekonomi,” katanya.
Sementara untuk nota keuangan atas Raperda APBD 2023, diproyeksikan bahwa Pendapatan daerah sebesar Rp1,804 triliun atau naik sebesar 1,68 persen dibanding APBD 2022.
Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan sebesar lebih dari Rp723,177 miliar, pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1,080 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,936 triliun atau berkurang sebesar 5,41 persen dibanding APBD 2022.
Belanja daerah itu terdiri dari belanja operasi terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dianggarkan sebesar Rp1,487 triliun lebih atau berkurang 6,27 persen.
Belanja modal dianggarkan sebesar Rp437,621 miliar atau turun sebesar 1,65 persen dan belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp11,402 miliar atau turun sebesar 24,69 persen.
Selanjutnya, pembiayaan daerah untuk tahun 2023 yakni penerima pembiayaan sebesar Rp177,643 miliar lebih dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022 dan pengeluaran biaya sebesar Rp45 miliar.
Sedangkan gambaran umum APBD 2023 yakni anggaran untuk pendidikan sebesar 21,26 persen, anggaran untuk kesehatan 22,62 persen dan belanja infrastruktur sebesar 48,37 persen.
Selanjutnya alokasi anggaran pengawasan diproyeksikan 0,75 persen dan alokasi untuk pendidikan dan pelatihan ASN diproyeksikan sebesar 0,27 persen. via/ani
