JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai Ida Fauziyah merupakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI terburuk. Penilaian itu didasarkan atas upah kelas pekerja atau buruh yang tidak mengalami kenaikan hingga tiga tahun terakhir.
“Inilah Menteri Tenaga Kerja terburuk sepanjang Republik. Tidak memahami persoalan dan tidak mengerti hitungan ekonomi, dan hanya melindungi kaum kelas pengusaha hitam,” ujar Said dalam jumpa pers secara daring, Sabtu (17/9).
Said menyoroti Omnibus Law Cipta Kerja yang menjadi biang keladi atas penderitaan kelas pekerja.
“Omnibus Law yang disoroti adalah biang keladi tidak naiknya upah selama tiga tahun berturut-turut. Di tengah kenaikan harga-harga barang yang melambung tinggi dengan tingkat inflasi 15 persen lebih, upah sudah dinyatakan tidak naik kembali. Berarti Menteri Tenaga Kerja memasuki tahun keempat tidak menaikkan upah,” imbuhnya.
Redaksi telah menghubungi Ida Fauziyah melalui sambungan telepon dan pesan tertulis untuk meminta spons atas penilaian Said, namun yang bersangkutan tidak menjawab hingga berita ini ditulis.
Adapun Partai Buruh bersama sejumlah elemen kelas pekerja akan menggelar aksi nasional secara serentak di 34 provinsi di Indonesia pada Selasa, 4 Oktober 2022.
Teruntuk wilayah Jabodetabek, diperkirakan 5.000 sampai 7.000 buruh akan menggeruduk Istana Negara, Jakarta Pusat.
Mereka menuntut tiga hal yakni meminta pemerintah menurunkan harga BBM seperti sebelumnya; menolak Omnibus Law Cipta Kja; dan menuntut kenaikan upah buruh tahun 2023 sebesar 13 persen.
“Puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer, pekerja rumah tangga, miskin kota, pekerja informal, dan pemuda akan mengikuti aksi,” ucap Said.
Sementara itu, massa buruh yang menggelar demo di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, menyatakan akan mengerahkan people power jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden dilancarkan. Terutama, jika partai politik pendukung pemerintah menggelar Sidang Istimewa untuk merealisasikan rencana itu.
“Ke depannya andaikan prpol melalui Sidang Istimewa memaksakan kehendak perpanjangan jabatan presiden maka kita akan mengumumkan people power,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Tak hanya soal perpanjangan masa jabatan presiden, aksi yang digelar sejak pukul 10.00 WIB itu juga mengancam akan mogok massal jika DPR kembali melakukan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja.
“Andaikan Omnibus Law UU Cipta Kerja kerja dibahas oleh DPR kita mogok nasional,” ancamnya.
Said juga mengatakan massa meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah untuk mencabut Permenaker No 2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua. cnn/mb06
