BANJRAMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Utusan Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah secara tegas mendukung penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersusidi yang baru saja diumumkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Karena Habib Hamid Abdulla menilai kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berpihak kepada masyarakat yang masih dalam kesulita ekonomi disebabkan pandemi Covid-19.
“Sebelumnya saya sudah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, “ ujar Habib Hamid disela-sela RDP bersama DPRD Kalsel, Pemprov, Forkopimda, Mhasiswa, Ojek Online, Organda, Pertamina, Dinas Perdagangan, Pelaku Usaha dan ormas beberapa wakt lalu.
Sebab, kenaikan harga BBM bersubsidi sudap pasti akan menimbulkan inflasi dengan naikny harga berbagai kebutuhn pokok, bahkan pengaruhnya merambah hampir seluruh kebutuhan masyarakat baik pangn, sandang dan papan.
Pasca hantaman Covid 19, kondisi masyarakat masih menghadapi situasi sulit terutama dari segi perekonomian. “Jika harga BBM naik tentu ini tidak relevan, dan semakin menyulitkan asyarakat di tengah kondisi saat ini,” jelasnya.
Oleh karena, lanjut Habib Hamid, pihaknya secara kelembagaan maupun kewenangan di DPD RI akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dia menyebutkan, kenaikan BBM baik pertalite,solar maupun pertamax ini kebijakan sepihak dari Pemerintah atas persetujua Presiden RI melalui kementerian atas pertimbangan tingginya biaya subsidi selama ini mencapai Rp 500 triliunan lebih .
“Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun pembahasan, tiba-tiba BBM nik, rakyat bisa bertambah miskin” sebutnya.
Menurut Habib Hamid, meski masyarakat tidak membli BBM, namun dampak kenaikan tersebut berimbas naiknya kebutuhan pokok dan lainnya.
“Hasil RDP ini akan diteruskan untuk disampaikan ketingkat pusat dan dirinya telah meminta salinan kesepahaman tuntuan masyarakat sebagai bahan untuk diperjuangkan,” katanya.rds
