BANJARMASIN – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan Haryanto minta dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan diserta Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin hendaknya tepat sasaran.
Karena kalau alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi sebagai bentuk penyelamatan APBN,sedangkan disatu sisi menyengsarakan masyarakat. Kalau BBM tidak naik masyarakat terselamatkan,kalau harga BBM naik masyarakat yang jadi korban.
“Karena ini telah terjadi kami menghargai semua eleman yang melakukan penolakan harga BBM bersubsidi silahkan diteruskan,tapi pemerintah daerah juga harus betul-betul mengalokasikan anggaran terutama pada APBD Perubahan tahun 2022,”ujar Haryanto saat ditemui di ruang paripurna di DPRD Kalsel,Banjarmasin,Rabu (14/9).
Karena efek Kenaikan harga BBM bersubsidi inikan tentunya akan diimbangi BLT yang tidak sebulan dan dua bulan ini,dalam satu tahun kedepan harus ada bantalan kedepan terus.
“ Sikap PKS Kalsel sama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” tegas Haryanto.
BLT ini jangan hanya sementara saja, kalau bisa dalam satu tahun dilakukan terus menerus untuk masyarakat miskin. Begitu juga diharapkan APBD Provinsi, kabupaten/kota harus betul-betul dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
“Harapan saya APBD Provinsi,kabupaten/kota betul- betul dialokasikan termasuk BLT itu harus maksimal dan tepat sasaran,” jelasnya.rds
