JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono tidak mau berandai-andai soal namanya yang disebut-sebut berpeluang menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.
“Selalu saya sampaikan itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi kita tidak bisa berandai-andai, tidak bisa menduga-duga,” katanya usai Upacara HUT TNI AL di Ksatrian Pondok Dayung, Jakarta Utara, Senin (12/9).
Ia menyatakan, saat ini masih tetap fokus menjalani tugas-tugas TNI AL, dan TNI bersiap-siap sesuai kondisi politik dan keamanan saat ini.
“Kita siapkan dengan kondisi politik yang sekarang ini, kondisi keamanan saat ini, kondisi perkembangan lingkungan strategi yang ada saat ini. Sesuai tugas pokok TNI Angkatan Laut, kita melaksanakan tentunya tetap pada konsep, pada tugas-tugas yang dibebankan pada Angkatan Laut,” katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengaku mendengar kabar Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa adalah sosok yang akan memotong generasi. Hal itu sampaikan dalam rapat kerja bersama Panglima TNI beberapa waktu lalu.
“Denger-denger katanya ini potong generasi. Jadi langsung ke (Angkatan) 94 semua, jangan ada yang marah, dipersiapkan yang akan kelahiran 68 ke atas,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi I DPR RI lainnya Fadli Zon, merespons positif jika kelak sosok dari TNI Angkatan Laut (AL) menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Ia mengatakan, hal itu akan membuat setiap matra di TNI mendapatkan giliran menduduki jabatan Panglima TNI. Selain itu, KSAL Laksamana Yudo Margono juga telah menjadi calon Panglima TNI pada 2021 silam.
“Saya kira dari Angkatan Laut juga baik, karena biar ada semacam pergiliran karena kemarin juga kan menjadi kandidat yang kuat. Tetapi, kemudian dipilih Pak Andika, dan itu juga satu pilihan yang tepat begitu,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (12/9).
Menurut politikus Gerindra itu, apabila Presiden Jokowi memilih perwira dari AL sebagai Panglima TNI selanjutnya, bukanlah hal yang salah.
“Kalau sekarang kemudian dari AL, saya kira juga bukan hal yang salah gitu. Itu juga bisa memperkuat matra yang berbeda dengan sekarang, yang memperkuat matra laut,” ujar Fadli Zon.
Meski demikian, pihaknya menyerahkan masalah pengganti Andika itu sepenuhnya kepada Jokowi selaku presiden yang memiliki hak prerogatif, dan juga panglima tertinggi angkatan perang RI.
“Menurut saya bisa saja. Cuma terserah ke presiden yang punya hak prerogatif untuk menentukan. Yang jelas, secara perundang-undangan mereka yang pernah jadi kepala staf. Itu tergantung dari presiden untuk menilai,” ujar Fadli.
Diketahui, jika merujuk UU TNI yang berlaku sekarang, Andika akan pensiun tahun ini. Ia akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022. Salah satu yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Andika adalah Yudo. Ia akan pensiun pada 2023 mendatang. web
